Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk lebih meningkatkan pengawasan penerapan Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Permintaan Wapres Ma'ruf Amin ini terjadi di tengah mencuatnya isu pemerintah yang anti kritik dan mengurangi kebebasan berpendapat.
Sehingga Wapres Ma’ruf Amin pun secara khusus meminta pengawasan lebih tentang penerapan penegakan UU ITE di Indonesia kepada Kapolri.
Permintaan pada Kapolri ini disampaikan Wapres Ma’ruf Amin dalam cuitan Twitter @Kiyai_MarufAmin pada Senin, 15 Februari 2021
“Pemerintah juga meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE,” tulis Ma’ruf Amin.
Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini berharap UU ITE dapat lebih baik.
Pernyataan MA’ruf Amin ini seolah menanggapi pihak-pihak yang menyudutkan pemerintah sehingga mendengungkan bahwa pemerintah anti kritik.
Muncul pula stigma di masyarakat bahwa pemerintah seolah siap memenjarakan pengkritik pemerintah.
“Dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat,” kata Wapres Ma’ruf Amin.
Pernyataan Ma’ruf Amin ini disampaikan saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara pengarahan pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara.
Selain itu Wapres Ma’ruf Amin meminta TNI dan Polri perihal penegakan kedisiplinan protokol kesehatan.
“Pemerintah meminta seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus aktif mendukung serta membantu penegakan kedisiplinan protokol kesehatan di tengah masyarakat,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
“Mendukung sekaligus mengupayakan agar penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro dapat berjalan dengan baik serta bekerja secara terintegrasi mendukung pelaksanaan vaksinasi massal,” tambahnya. ***