Tentu saja tidak sedang bercanda, Ribka menyebut vaksin Sinovac tak lebih dari barang rongsokan dari China. Pasalnya, China sendiri tidak mau menggunakan vaksin tersebut.
"Kebetulan saya juga banyak teman di China, sebetulnya Sinovac ini istilahnya apa nih, barang rongsokan-lah buat di sana itu. Orang China sendiri sudah jarang pakai Sinovac, sebetulnya," kata Ribka dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan Direktur Utama PT Biofarma (Persero), Rabu (13/1/2021).
Selanjutnya, Ribka meminta pemerintah menjamin keamanan penggunaan vaksin COVID-19 buatan Sinovac-China.
Pasalnya, saat ini, masyarakat semakin sulit mengakses fasilitas kesehatan di tengah semakin tingginya sebaran pandemi Covid-19.
Selain itu, mantan Ketua Komisi IX DPR ini, meragukan keampuhan vaksin Sinovac. Termasuk mencurigai vaksin yang disuntikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikatakan oleh Ribka, vaksin Covid-19 yang disuntikkan ke Jokowi, belum tentu vaksin Sinovac.
"Tadi dibilang kalau Pak Jokowi jadi contoh demonstratif begitu, disuntik sebagai orang pertama. Kita semua tahu, kalau misalnya itu benar Sinovac, tapi kalau ada apa-apa (kepada Jokowi) dokter yang mengikuti berapa, rumah sakit siap, tapi nanti (warga) yang di ujung sana, orang kena Covid saja susah cari rumah sakit," ujarnya.
"Dan bisa saja itu bukan sinovac yang dikasih (ke Jokowi), kita tidak tahu semuanya, jangan ada dusta di antara kita," lanjut Ribka, dikutip dari CNNIndonesia.
Sekitar awal Desember 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, anggaran untuk membeli vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech asal China, ditetapkan Rp35,1 triliun.
"Untuk tahun anggaran 2020, kita mencadangkan Rp35,1 triliun untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin yang sudah kita canangkan," ujar Sri Mulyani.
Sehingga anggaran 2020 yang sudah diperuntukkan bagi pengadaan dan program vaksinasi dari 2020, pada 2021 anggaran kesehatan untuk program vaksinasi juga kembali ditambah. Sehingga total anggaran negara untuk kesehatan mencapai Rp169,7 triliun.
"Di mana, untuk penanganan vaksin dan penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 60,5 triliun, dengan rinciannya pada 2021 Rp 18 triliun rupiah untuk antisipasi pengadaan vaksin Covid-19, dan Rp 3,7 triliun untuk antisipasi imunisasi atau program vaksinasinya," papar Sri Mulyani.
"Sedangkan Rp1,3 triliun untuk pembelian sarana dan prasarana laboratorium, litbang dan PCR. Di mana kementerian kesehatan akan melakukan pengadaan sebesar Rp1,2 triliun dan BPOM sebesar Rp100 miliar," tutupnya.