Barisan Ansor Serbaguna (Banser) ankat bicara terkait kasus dugaan rasisme terhadap Natalius Pigai yang menyeret Abu Janda alias Permadi Arya.
Dalam kasus ini, Banser sepenuhnya menghormati proses hukum yang berlaku.
Banser menilai, pelaporan yang dilayangkan Haris Pertama dengan mengatasnamakan Ketua Umum KNPI, adalah bagian hak warga negara yang dilindungi undang-undang.
Demikian disampaikan Wakil Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Wakasatkornas) Banser Hasan Basri Sagala dikutip Kabarmakkah.com dari Antara, Sabtu (30/1).
“Untuk itu, Satkornas Banser menghormati langkah tersebut sebagai bagian upaya penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh warga negara Indonesia,” ujar Hasan.
Terkait cuitan Abu Janda yang diduga bermuatan SARA terhadap Natalius Pigai, Hasan Basri menegaskan bahwa itu adalah pernyataan pribadi dan bersifat personal.
“Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak mewakili lembaga Banser,”
Karena itu, pihaknya meminta semua pihak menjunjung tinggi azas kesamaan hak di hadapan hukum.
“Kami meminta pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menghentikan pernyataan yang berpotensi mencederai dan mengganggu proses hukum,” ujar dia.
Sementara, Sekjen GP Ansor Adung Abdul Rochman mengatakan, Abu Janda memang salah satu anggota Banser danpernah mengikuti program pelatihan.
Akan tetapi, setiap anggota Banser bukan sekedar mengenakan seragam saja.
Tapi harus memegang teguh 3 karakter yaitu amaliah (ritual ibadah), fikrah (cara berpikir) dan harakah (cara bertindak).
Anggota Banser juga harus berpedoman pada 4 prinsip dasar yakni tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), i’tidal (adil), dan tasamuh (toleran).
Hal penting yang harus dimiliki anggota Banser yaitu akhlaqul karimah, patuh dan taat komando kepada pemimpin tertinggi Banser.
“Apabila ada orang mengaku Banser tapi sikapnya tidak sesuai prinsip tersebut, maka tidak layak menyebut dirinya sebagai anggota Banser,” jelas Adung.
Ia juga menegaskan, cuitan Abu Janda di akun Twitternya, sama sekali tidak mewakili Banser secara kelembagaan.
Oleh karena itu, GP Ansor mendukung penuh proses hukum yang berjalan di Polri.
“Satkornas Banser akan menghormati proses-proses yang berjalan dan berharap tercapainya hukum yang seadil-adilnya,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat PP GP Ansor, KH As’ad Said Ali beberapa waktu lalu sempat mempertanyakan mengenai Abu Janda kepada pimpinan Ansor. Hal itu dipertanyakan setelah Abu Janda selalu bicara ngawur tentang NU di saluran televisi.
“Kesimpulan saya dia penyusup ke dalam Ansor atau NU, sehingga perlu ditelusuri kenapa bisa ikut pendidikan kader Ansor atau Banser,” tegas Kiai As’ad.
Setelah dicek, ternyata tidak ada satu pun rekomendasi dari cabang atau wilayah Banser, sesuai dengan persyaratan untuk diterima sebagai peserta kaderisasi Ansor. Menurut Kiai As’ad, Abu Janda diterima atas rekomendasi seorang tokoh NU.
“Saya kira dengan pertimbangan prasangka baik dan tidak mengecek latar belakang siapa sebenarnya Abu Janda,” lanjutnya.
Kiai As’ad juga menyatakan bahwa Pimpinan Banser telah menegur Abu Janda agar tidak bicara lagi tentang NU, atas nama Ansor. Selain itu, media-media mainstream diinfokan pula soal siapa Abu Janda itu.
“Persoalannya, dia (Abu Janda) sudah terlanjur pernah memakai seragam Banser di media dan publik menyangka dia bagian dari NU. Padahal fikrah dan akhlaknya bukan pengikut Aswaja (Ahlussunnah wal Jamaah),” tegas Kiai As’ad.
Kerusakan provokasi yang ditimbulkan akibat ulah Abu Janda di lingkungan NU selama ini cukup besar.
Beberapa pondok pesantren, merasa terusik. Bahkan ada yang menjauhi struktur NU. Sebab hal-hal yang selalu disampaikan Abu Anda bertolak belakang dengan fikrah An-Nahdliyah.
“Saya mensinyalir ada Abu Janda-Abu Janda lain yang berpura pura membela NU melalui media sosial tetapi sesungguhnya musang berbulu domba,” terang Kiai As’ad.