Kebijakan pemangkasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Kementerian Sosial ternyata dikeluhkan warga lantaran data KPM yang dipangkas tersebut diduga dilakukan secara serampangan.
Sebab, sebagian data KPM BPNT yang dipangkas saat ini justru kondisi kehidupannya ada yang masih layak menerima bantuan sosial pangan dari pemerintah.
Salah satu KPM BPNT yang datanya ikut terpangkas adalah Nenek Darwati (58), warga Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang sehari-hari menjual kangkung keliling.
Darwati mengetahui namanya dicoret dari daftar KPM BPNT tahun 2021, saat hendak mengambil jatah beras di salah satu e-warung atau agen penyalur bantuan bersama para KPM lainnya.
Dia pun tidak tahu harus mengadu kepada siapa saat tahu namanya sudah tidak terdaftar sebagai KPM BPNT tahun 2021 tersebut.
Darwati akhirnya mendatangi rumah tenaga pendamping bantuan sosial pangan kecamatan, setelah pihak e-warung atau agen penyalur maupu sejumlah tetangga menyarankan agar dirinya menanyakannya langsung ke pihak pendamping.
Darwati mengaku bantuan sembako yang diterimanya selama ini sangat dibutuhkan, apalagi beberapa bulan terakhir kondisi suaminya yang sudah beranjak tua juga sakit-sakitan dan tidak bisa mencari kangkung lagi.
Andalkan hidup cari kangkung
Untuk menopang kebutuhan sehari-hari, Darwati yang tinggal berdua di rumah bersama suaminya terkadang harus bekerja sebagai buruh tani atau kerja serabutan lainnya.
"Suami kerjanya mencari kangkung di sawah, tapi sekarang dia sakit, makanya kalau saya tidak dapat bantuan beras bagaimana mas," kata Darwati sembari menangis tersedu saat menemui tenaga pendamping bantuan sosial pangan, Jum'at (8/1/2021).
Menurutnya penghasilan menjual kangkung dalam sehari paling banyak Rp 40.000, terkadang juga kurang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ini juga masih kurang.
"Kalau dulu pas masih dapat bantuan beras sangat membantu, tapi sekarang ya berat," keluhnya.
Akui data terpangkas, desa harus aktif input data
Sekretaris Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, YS Emmanuel membenarkan adanya kebijakan Kementerian Sosial terkait pemangkasan data KPM BPNT pada tahun 2021.
Termasuk data KPM BPNT di Kabupaten Tuban saat ini juga terpangkas, semula berjumlah sebanyak 120.647 KPM kini dikurangi lebih kurang 22.000 KPM.
"Rata-rata di setiap kecamatan ada pengurangan sekitar 20 persen, dan pengurangan data KPM BPNT tersebut langsung dari sistem di Kementerian Sosial," terangnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Jum'at (8/1/2021).
Dia menyampaikan, untuk proses penginputan data KPM Bantuan sosial pangan saat ini dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa melalui Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)
"Sekarang pendataan KPM harus masuk DTKS dulu, dan pemerintah desa harus aktif menginput warganya melalui aplikasi SIKS-NG," tuturnya.
Komentar Netizen
Menanggapi berita diatas, para netizen pun ikut berkomentar.
Mereka ingin Menteri Sosial yang baru, Risma agar segera membenahi hal tersebut.
"Dari presiden ke presiden...data penerima bansos tidak tepat sasaran... tapi kenapa tidak ada yg serius benahi data ini...." tulis Kunroji Oji
"Kadang yg menjadi penerima bansos kebanyakan salah sasaran" kata Syarif Mansyur
"Bu Risma, Tolong ini Diatasi!" kata akun Mifsaba