Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid menyayangkan Presiden Joko "Jokowi" yang membiarkan pengaktifan calling visa untuk Israel.
Layanan visa itu diberikan khusus bagi negara dengan tingkat kerawanan tertentu.
Menurut Hidayat, pengaktifan calling visa untuk Israel merupakan bagian dari soft diplomasi untuk normalisasi hubungan politik dengan Israel. Selama ini Indonesia dan Israel tidak punya hubungan diplomatik. Bahkan Jokowi pernah menyatakan secara terbuka untuk memboikot Israel, yang dianggap bentuk dukungan atas perjuangan Palestina.
“Pada 2016 lalu, Presiden Jokowi secara heroik menyerukan dan mengajak negara-negara muslim di KTT Organisasi Kerja Sama Islam untuk memboikot Israel. Seharusnya seruan ini yang sungguh-sungguh diperjuangkan dan diimplementasikan pemerintah RI, bukan malah mengaktifkan calling visa untuk Israel," kata Hidayat melalui keterangan tertulis, Kamis (26/11/2020).
1. Sukarno tak ingin Indonesia membuka hubungan dengan Israel jika Palestina masih dijajah
Hidayat Nur Wahid mengkhawatirkan pengaktifan kembali calling visa Israel ini bisa berlanjut kepada normalisasi hubungan dan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Hubungan yang sejak zaman Presiden Sukarno sudah ditolak.
“Bung Karno pernah menegaskan bahwa selama Israel masih menjajah Palestina, maka selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel,” ujar pria asal Klaten itu.
Hidayat menyebut pernyataan Presiden Sukarno bisa dipahami. Karena jika mengacu pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, disebutkan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. "Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan, faktanya Israel masih terus menjajah Palestina," lanjut dia.
2. Jokowi pernah mengatakan masih punya utang terkait kemerdakaan Palestina
Hidayat menyinggung pernyataan Jokowi sebelumnya, yang menyatakan bahwa Indonesia masih punya utang, yaitu kemerdekaan Palestina. Lantaran saat di KTT Asia Afrika di Bandung pada 1995, semua negara yang diundang sudah merdeka, kecuali Palestina.
"Itu yang mestinya diseriusi pemerintah. Indonesia bahkan perlu memaksimalkan usaha itu baik dalam posisinya sebagai Anggota tidak tetap di DK PBB, maupun sebagai anggota Dewan HAM, dan tidak malah membuka celah sebaliknya, dengan izinkan calling visa Israel. Presiden Jokowi perlu segera diperintahkan Dirjen Imigrasi untuk segera membatalkan proyek calling visa Israel,” kata pria berusia 60 tahun itu.
3. Normalisasi hubungan dengan Israel dianggap tidak akan membuat Palestina merdeka
Hidayat Nur Wahid juga menuturkan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel tidak akan berhasil membuat Palestina merdeka, seperti dalih yang biasanya dikemukan oleh propagandis normalisasi hubungan dengan Israel.
Menurut dia, hal itu bisa dibuktikan jika merujuk kepada pengalaman dari negara-negara yang sudah membuka hubungan dengan Israel.
“Malah belakangan, sesudah normalisasi dengan sejumlah negara, seperti Uni Emirat Arab, PM Israel Netanyahu bukan menyatakan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka dengan ibu kota Yerusalem timur, tapi malah menegaskan klaim bahwa Israel adalah negara bagi bangsa Yahudi saja. Dan Yerusalem seutuhnya adalah ibukota Israel. Wajar kalau Palestina adalah pihak pertama yang selalu menolak normalisasi hubungan dengan Israel negara penjajah itu” tukas dia.