Presiden Joko Widodo meminta para pembantunya untuk memastikan agar tidak ada lagi pemotongan-pemotongan terhadap bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat.
Jokowi meminta jajarannya melakukan digitalisasi bansos. Data penerima bantuan bisa disinkronkan dengan sistem perbankan yang ada saat ini.
"Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke account/rekening penerima manfaat," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12).
Jokowi juga meminta bantuan dalam bentuk sembako diganti dengan transfer uang tunai. Uang bisa dikirim lewat pos ataupun transfer bank.
Mantan wali kota Solo itu pun meminta data penerima bantuan dibereskan agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, ia menekankan kecepatan dalam penyaluran bantuan.
"Jangan sampai mundur, bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan," ujarnya.
Pada 2021, pemerintah berencana memberi bantuan kepada masyarakat untuk menekan dampak pandemi. Anggaran Rp110 triliun disiapkan untuk program perlindungan sosial.
Beberapa program yang digencarkan adalah kartu sembako dengan anggaran Rp45,1 triliun, Program Keluarga Harapan dengan anggaran Rp28,7 triliun, dan bansos tunai Rp12 triliun untuk 10 juta penerima.
Bantuan sosial pandemi Covid-19 jadi sorotan setelah kasus korupsi yang menyeret Mensos Juliari Batubara. Ia ditangkap KPK dengan dugaan memotong bansos sebesar Rp10 ribu per paket sembako.