Jika Nanti Vaksinasi Corona Picu Efek Samping Serius, Apa Yang Akan Dilakukan Pemerintah?

Jika Nanti Vaksinasi Corona Picu Efek Samping Serius, Apa Yang Akan Dilakukan Pemerintah?

author photo

 

Jika Nanti Vaksinasi Corona Picu Efek Samping Serius, Apa Yang Akan Dilakukan Pemerintah?


Hingga hari ini, Senin (2/11), BPOM belum mengeluarkan izin edar darurat untuk kandidat vaksin corona. Vaksinasi corona yang direncanakan pemerintah pada minggu kedua November pun tertunda.


BPOM menjamin tidak ada pihak yang menekan mereka untuk memberikan emergency use authorization (EUA) atau izin edar darurat secara tergesa-gesa. Yang terpenting vaksin tersebut harus teruji secara keamanan dan efikasinya (kemanjuran).


Apabila nanti BPOM memberikan izin edar darurat, tugas mereka belum berhenti. Ada sejumlah hal yang akan dilakukan.


"Badan POM sendiri akan mengawasi rantai distribusi untuk memastikan mutu vaksin," kata Plt Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM, Togi Hutadjulu, dalam siaran pers.


Vaksin, kata dia, memerlukan kondisi penyimpanan khusus yang umumnya pada temperatur antara 2 -8 derajat Celsius. 


"Sehingga manajemen rantai dingin merupakan hal yang krusial dilakukan untuk penjagaan mutu vaksin hingga sampai ke pengguna," tutur Togi.


Setelah proses pemberian vaksin dilaksanakan, BPOM tetap mengawasi aspek mutu agar tidak berubah. Dengan melakukan sampling vaksin dan pengujian mutunya serta pengawasan keamanan melalui program kegiatan farmakovigilans.

        

BPOM Perlu Kerja Sama Sejawat Nakes


Untuk itu, Badan POM memerlukan partisipasi dan kerja sama para sejawat tenaga kesehatan di lapangan. Tenaga kesehatan diharapkan dapat memantau dan melaporkan kemungkinan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang dialami oleh masyarakat setelah menerima vaksin. 


"Apabila terdapat peningkatan frekuensi efek samping, maka Badan POM dapat melakukan tindak lanjut dengan cara melakukan pengkajian dengan para ahli di bidangnya dan klinis beserta Komite Nasional KIPI," tutur Togi.


Jika ditemukan bahwa risiko menjadi lebih besar daripada manfaatnya, hasil pengkajian tersebut akan ditindaklanjuti dengan memberikan komunikasi risiko dan dapat dilakukan pencabutan EUA. 


"Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian dalam penggunaan dan perlindungan kesehatan masyarakat," tutup Togi.

Next article Next Post
Previous article Previous Post