Sejumlah tenaga kesehatan mengaku khawatir menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19, karena belum ada informasi terkait dengan keamanannya.
Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia justru akan mendorong tenaga kesehatan, termasuk para dokter menjadi contoh dari program vaksinasi Covid-19.
Di sisi lain, ketika produsen vaksin asal China, Sinovac, belum mengkonfirmasi tingkat efikasi vaksin (manfaat bagi individu yang menerima imunisasi), pemerintah meyakinkan bahwa tahapan vaksin sudah sesuai rencana termasuk melibatkan para ahli.
Erni, adalah seorang perawat salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta.
Ia mengaku khawatir menjadi yang pertama mendapat vaksinasi karena belum ada jaminan keamanan terkait efek sampingnya.
"Kalau jadi bahan percobaan ya takut. Karena kan dibilang, itu tahap uji coba. Terus misalnya, saya punya komorbid (penyakit penyerta) yang berbahaya ... bisa terjadi bahaya ke saya," katanya seperti dilansir dari BBC News Indonesia, Senin (14/12).
Sejauh ini Erni belum mendapat informasi terkait vaksin yang akan disuntikkan ke dalam tubuhnya.
"Kayaknya harus dikasih tahu, vaksin itu seperti apa, kandungan-kandungannya, dan dampak-dampaknya," katanya.
Tenaga kesehatan (nakes) lain, Rukman – bukan nama sebenarnya – ikut menyatakan keraguannya untuk menjadi yang pertama disuntik vaksin Covid-19.
"Karena ini baru uji coba tahap pertama, terus orang pertamanya itu nakes nya dulu. Kalau ada yang pertama bukan nakes, ada yang berhasil ya nggak akan ragu," katanya.
Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah, menilai pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan kepada nakes yang akan menerima vaksin.
"Ini mungkin kaitannya, pemerintah bisa meyakinkan masyarakat termasuk tenaga kesehatan, bahwa vaksin ini sudah aman, karena beberapa waktu yang lalu, pertentangan terhadap vaksin ini masih cukup sengit," kata Harif kepada BBC News Indonesia.
Harif juga meyakini pemerintah tak akan gegabah memberikan vaksin terhadap tenaga kesehatan yang ia sebut sebagai kelompok vital dalam penanganan Covid-19.
"Saya kira negara ini tidak akan gegabah memberikan vaksin pada kelompok-kelompok yang sangat kritis, yang artinya punya peran yang sangat kritis, sangat vital dalam konteks bukan hanya pandemi, saya ambil contoh diberikan kepada TNI-Polri, negara (memang) mau memberikan kepada TNI-Polri yang berakibat TNI-Polri lemah," kata Harif.
Tenaga perawat, kata Harif nantinya akan dilibatkan dalam teknis pemberian vaksin Covid-19.
Sejauh ini pihaknya telah dilibatkan pemerintah dalam pelatihan sebagai pemberi vaksin (vaksinator). "Termasuk perawat itu sudah ribuan," katanya.
Keragu-raguan tenaga kesehatan untuk mendapat vaksin Covid-19 ini muncul di tengah kisruh pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak disuntik vaksin Sinovac asal China.
Sebelumnya vaksin ini sudah didatangkan ke Indonesia pada 6 Desember 2020 lalu sebanyak 1,2 juta dosis, meskipun hasil uji klinis fase ketiga belum selesai dievaluasi.
Pemerintah memprioritaskan penyuntikan vaksin ini kepada tenaga kesehatan, aparat TNI-Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN) dan mereka yang bekerja sebagai pelayan publik.