Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya tidak pernah menganggap Habib Rizieq Shihab (HRS) atau Front Pembela Islam (FPI) sebagai musuh.
Ia menilai HRS sama seperti masyarakat lainnya. Dudung menjelaskan, mereka yang dianggap sebagai musuh adalah ucapan-ucapan yang memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya tidak pernah mengajak bahwa FPI atau yang lain itu sebagai musuh, atau menganggap Habib Rizieq juga sebagai musuh juga tidak ada, itu saudara-saudara kita, yang justru kita musuhi adalah ucapan-ucapan yang mengajak dan yang nantinya akan memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa," ucapnya dalam acara 'Ngopi bareng Pangdam Jaya' di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu 25 November 2020.
Dudung juga mengakui HRS ialah orang yang berilmu luar biasa. Ia juga menjelaskan, pihaknya hanya mewaspadai ucapan dan tindakan HRS yang berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia.
"Kalau Rizieqnya, ya orang orang berilmu luar biasa ya, yang kita waspadai, yang kita tidak berikan izin itu adalah ucapan dan tindakannya itu yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Dudung.
Menurut Dudung, ajakan revolusi akhlak oleh HRS patut dihindari karena bisa menyebabkan retaknya persatuan bangsa. Sehingga pihaknya harus bersikap tegas karena ancaman merusak persatuan dan kesatuan Indonesia.
"Tidak kepada individunya, tapi itu yang mengajak revolusi dan sebagainya itu yang kita hindarkan sehingga saya harus tegas bukan karena orangnya tetapi karena ajakan-ajakan yang sudah mempengaruhi retaknya persatuan dan kesatuan bangsa ini," ungkapnya.
Ia pun menceritakan soal FPI yang akan menghukum PKI. Pangdam Jaya meminta FPI tidak asal menindak, dan menunjukkan keberadaan PKI.
"Saya tanya kemarin ada perwakilan, saya bilang ini PKI sudah berkeliaran sehingga saya harus bergerak, eh saya bilang, 'Sampean tidak boleh melakukan itu, aparat penegak hukum yang wajib melakukan itu. Kalau tidak kepolisian, adalah tentara ya, atau TNI,'" katanya.
Jika memang ada PKI, ia meminta FPI tidak mengambil langkah hukum sendiri. Dia meminta FPI membuktikan keberadaan PKI, lalu aparat penegak hukumlah yang akan bertindak.
"Tidak boleh nangkap PKI, PKI mana. Kalau ada PKI, tunjukkan di mana PKI itu, pasti akan ketahuan ya. Tidak boleh FPI ngambil PKI atau menghukum, membunuh, itu tidak, tidak boleh, harus kepolisian atau TNI, tidak boleh menghalalkan segala cara," katanya.