Ketua DPP FPI Ustadz Awit Mashuri menyoroti sikap TNI dalam hal ini Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman. FPI belakangan merasa terganggu dengan sikap Pangdam Jaya atas pencopotan baliho tokoh sentral FPI Habib Rizieq Shihab.
Menurut ormas yang bermarkas pusat di Petamburan, Jakarta Pusat ini, Pangdam Jaya sudah bersikap mencla-mencle. FPI sendiri membantah kalau dituding pihaknya telah berusaha menghalang-halangi kerja Satpol PP soal pemasangan kembali baliho Habib Rizieq.
“Itu fitnah, tidak benar. Di sini yang saya sayangkan, Pangdam sudah mencla-mencle, ini baru urusan baliho, apalagi urusan perang,” katanya seperti tersiar dalam tvOne, Selasa 24 November 2020.
Apa yang disebut mencla-mencle beralasan. Pertama pencopotan baliho itu, kata Ustaz Awit dikatakan atas perintah Pangdam dan tidak ada permintaan dari Satpol PP.
Itu setidaknya merupakan klarifikasinya yang terakhir, sebelum diserang oleh berbagai pihak kalau itu tugas Satpol PP.
“Baru dia katakan, kalau Satpol PP minta bantuan. Saya anggap mencla-mencle, bahaya ini, baru urusin baliho aja seperti itu, apalagi perang?!,” katanya lagi.
Dalam kesempatan itu, dia kemudian menyatakan jika ada baiknya pihak-pihak yang ingin mencopoti baliho Habib Rizieq untuk menghubungi terlebih dahulu FPI. Tidak seperti belakangan yang langsung seenaknya melakukan pencopotan.
Sementara itu, pakar intelijen dan kemanan Stanislaus Riyanta turut mengomentari perseteruan FPI dengan TNI belakangan. Menurutnya, jika bicara dasar hukumnya sebetulnya TNI tidak bermasalah.
Sebab di dalam UU TNI ada disebutkan tugas operasi militer selain perang. “Ada beberapa jenis OMSP disebutkan di situ, salah satunya pada poin sembilan adalah membantu tugas pemerintah di daerah. Jadi ketika Pak Dudung (Pangdam Jaya) kan menjelaskan spanduk itu berkali-kali dilepas Satpol PP tapi dipasang lagi,” kata dia di kesempatan yang sama.
Disadari tugas pencopotan baliho memang tugas Satpol PP. Tetapi ketika TNI membantu untuk menurunkannya, dinilai tidaklah berlebihan. Apalagi spanduk-spanduk itu tertulis ajakan revolusi dan sebagainya.
Sehingga TNI turun tangan dianggap bukanlah sesuatu masalah yang serius untuk dipersoalkan.
“Kecuali kalau TNI itu terlibat di dalam urusan sipil dan menggunakan senjata, nah itu masalah serius. Tapi kalau membantu pemerintah daerah, diatur juga oleh OMSP, saya kira itu hal yang biasa,” katanya lagi.
Tetapi dia menyadari belakangan publik deras mempertanyakan mengapa TNI mesti turun tangan. Apakah ini berkaitan dengan eskalasi tinggi sampai mengancam kehidupan bernegara?
Menurut Stanislaus, dalam hal ini baik Pangdam Jaya, Satpol PP, Polri, dan FPI memang perlu duduk bersama. Pembahasan bisa banyak hal, termasuk melacak apakah ada upaya koordinasi di antara mereka, kemudian apakah baliho yang dipasang sesuai Perda dan sebagainya.
Ini penting supaya tidak ada kesalahpahaman yang memperburuk keadaan.
“Termasuk TNI bisa menanyakan makna revolusi yang digaungkan FPI. Tentu TNI kan punya analisis, mereka bisa gunakan Bais, apakah benar ini ancaman serius.”
“Ormas FPI juga bisa dibina. Jadi memang yang jadi polemik ini karena TNI langsung turun tangan, jadi orang bertanya seberapa besar tingkat eskalasinya.”