Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyambut baik rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengangkat 1 juta guru honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menurut Ketua PGRI, Unifah Rasyid, kuota yang disediakan tersebut memang sudah sesuai dengan jumlah guru yang saat ini dibutuhkan.
Kendati begitu, Unifah berharap agar rencana itu tak sekadar harapan palsu. Ia ingin pemerintah benar-benar memastikan bahwa jumlah guru honorer yang diangkat sesuai dengan janji tersebut.
"Saya tentunya senang ya, cuma berharap bahwa jangan hanya PHP kata-kata 1 juta. Jangan-jangan 1 juta hanya omong politiknya, terus nanti prosesnya diserahkan ke daerah, ya enggak sampai 1 jutanya," ujar Unifah kepada kumparan, Selasa (24/11).
Kekhawatiran yang disampaikan Unifah ini berlandaskan pada pengalaman yang sudah-sudah. Sebab faktanya hingga kini tak sedikit para tenaga honorer yang telah lulus seleksi, namun tak kunjung menerima Surat Keputusan pengangkatan.
PGRI meminta pemerintah benar-benar melaksanakan proses seleksi secara komprehensif. Termasuk dengan mempertegas kewajiban daerah untuk betul-betul mengusulkan sesuai kebutuhan, sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antara pusat dan daerah di kemudian hari.
"Semoga semua itu bisa diwujudkan. Karena yang dahulu aja, yang dua tahun lalu hari ini belum dapat SK, banyak yang belum," pungkasnya.
Selain itu, ia juga berharap pemerintah benar-benar mengawasi proses seleksi. Hal ini agar guru honorer yang lulus nantinya, betul-betul mereka yang kompeten dan telah mengabdikan diri sebagai pendidik.
"Guru honorer yang sudah lama mengabdi, tesnya juga memastikan mereka bisa diberikan kesempatan, bukan orang lain. Tidak ada honorer yang lain, jadi honorer bukan honorer yang tiba-tiba diusulkan," ujar Unifah.