Pasalnya publik membandingkan dengan ormas FPI soal perlakuan pemerintah terhadap kerumunan massa yang ditimbulkan.
Menanggapi hal tersebut, Gibran mengaku siap dihukum apabila memang dinyatakan bersalah.
Kritikan tersebut ditujukan saat Gibran melakukan pendaftaran Calon Wali Kota Solo di Kantor KPU Solo pada 4 September lalu.
Kala itu, banyak massa yang mengikuti proses ini, namun tak ada penindakan dari polisi.
Gibran menyatakan siap ditegur dan mendapat hukuman apabila kampanyenya yang menimbulkan kerumunan dianggap salah.
Namun, Gibran berdalih massa yang datang kala itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, yakni di bawah 50 orang.
"Kalau ada sesuatu yang salah monggo langsung ditegur. Saya siap ditegur dan mendapatkan hukuman," kata Gibran.
Dia mengatakan, dalam kegiatannya selalu didampingi oleh Bawaslu Solo.
Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah kesehatan masyarakat dan jangan sampai ada klaster Pilkada.
Kerumunan massa FPI yang menyambut kepulangan pimpinan mereka yakni Rizieq Shihab menjadi sorotan.
Bukan hanya itu, tak berselang lama FPI juga menggelar peringatan Maulid Nabi serta pernikahan putri Rizieq Shihab yang dihadiri 10 ribu jemaah.
Akibat hal ini, pemerintah dan Polri mengambil sikap tegas.
Yakni mencopot dua kapolda dan juga memeriksa sejumlah pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pengacara FPI Aziz Yanuar menilai hal ini tak adil lantaran banyak kegiatan lain di daerah yang tak ditindak termasuk kerumunan saat Gibran melakukan pendaftaran ke KPU Solo.