Pengasuh Lembaga Pengembangan Da’wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Yahya Zainul Ma’arif atau yang dikenal Buya Yahya meminta publik agar melihat fenomena Habib Rizieq Shihab dengan adil dan pikiran jernih.
“Pertama, kami bukan orang FPI. Harus tahu itu, saya bukan anggota FPI. Kemudian setelah itu yuk kita pandang segala permasalahan dengan akal yang jernih dengan hati yang tenang,” ujar Buya Yahya.
Buya Yahya bilang, lihat Habib Rizieq ketika disambut dengan ribuan orang di Bandara Soekarno Hatta. Masyarakat datang tanpa dibayar atau dimobilisasi. Buya menilai mereka datang berdasarkan kemauan sendiri.
“Bukan rekayasa. Bukan dibayar. Ayo anda posisi seperti saya, adil anda tidak di FPI dan tidak jadi musuh FPI, orang sebanyak itu yang menjemputnya bukan direkayasa, bukan dibayar. Maka yang harus kuta pahami ada apa di balik itu semua,” ujar Buya Yahya.
Buya Yahya menilai, keinginan Habib Rizieq sebaiknya didengar oleh pemerintah. Pemerintah harus mau mendengar masukannya. Menurut Buya Yahya, selama ini apa yang disuarakan Habib Rizieq terkait hal-hal yang baik.
“Yang diminta apakah Habib Rizieq ingin pemerintah membangun tempat minuman keras sebesar sejagat raya. Gak juga. Kalau yang diminta baik kenapa kita bingung, yang diminta baik kok. Keadilan, misalnya. Yang diminta harus ada menghentikan kemungkaran, yang diminta baik. Jangan gampang menilai orang dengan buru-buru,” ucap Buya Yahya.
Buya Yahya juga mengatakan, selama ini Front Pembela Islam mengajarkan hal-hal yang baik. Misalnya mencegah kemungkaran.
“FPI misalnya di beberapa tempat minta agar kemungkaran di sini hentikan, loh kemungkaran dihentikan apakah permintaan yang salah? Karena kemungkaran itu akan merusak orang lain,” ungkap Buya Yahya.
Buya melanjutkan, FPI dan Habib Rizieq selama ini hanya menyerukan kebaikan. Soal keadilan dan nahimungkar.
“Yang kita ketahui yang dia serukan selama ini, bagaimana agar kemungkaran tidak terus merebak, bagaimana keadilan bisa ditegakkan. Menuntut keadilan bukan berarti orang lagi buat salah. Jadi minta keadilan itu wajar, sah. Berlaku untuk semua ummat untuk bangsa ini. Bukan keadilan hanya untuk HRS dan FPI saja tapi semuanya,” paparnya.