Isu penolakan Omnibus Law atau Undang Undang Cipta Kerja semakin kencang di tengah masyarakat.
Sementara itu Presiden Jokowi dan para elite senayan mengarahkan penolak Omnibus Law untuk menggunakan jalur konstitusi, yakni menggugat Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tapi tahu nggak, sudah lama lho ternyata Presiden Jokowi minta dukungan MK untuk mulusnya Omnibus Law ini.
Saran untuk mengadu ke MK itu memang benar dan memang demikian jalur konstitusinya, namun tetap saja masyarakat memilih penolakan dengan aksi turun jalan di berbagai kota.
Gelombang aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law terus muncul. Para Buruh, mahasiswa, tani, nelayan serta aktivis sejak awal pekan ini menolak tegas Omnibus Law yang dinilai lebih pro pengusaha dan korporasi.
Ada saran buat apa capek-capek demo, mekanisme untuk membatalkan UU Cipta Kerja sesuai aturan tata negara yakni mengajukan uji materi undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Yang bilang begini sih politikus PDIP tuh, Ruhut Sitompul. Ketua DPR Puan Maharani juga menyerukan pihak yang tak sepakat dengan Omnibus Law ini langsung saja mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Presiden Jokowi minta dukungan MK terkait "omnibus law"
Nah tahu nggak, sudah lama lho ternyata Presiden Jokowi minta dukungan Mahkamah Konstitusi untuk demi lancarnya Omnibus Law ini.
Pada awal tahun ini, Presiden Jokowi meminta dukungan pada MK soal Omnibus Law, dan permintaan itu disampaikan di kantor Mahkamah Konstitusi lho saat acara Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.
Kala itu, Jokowi menyampaikan permintaan dukungan pada Omnibus Law saat awal pengajuan Omnibus Law.
“Pada kesempatan ini saya mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk bersama-sama dengan pemerintah berada dalam satu visi besar untuk menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita,” ujar Jokowi pada 28 Januari 2020 dikutip Antara.
Selanjutnya, Jokowi mengungkapkan kala itu pemerintah dan DPR sedang mengembangkan Omnibus Law, yakni upaya mensinkronkan undang-undang melalui satu undang-undang saja.
“Pemerintah bersama DPR berupaya mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan mensinkronkan UU melalui satu undang-undang saja, satu omnibus law,” kata Jokowi kala itu.
Presiden saat itu juga menjelaskan dengan omnibus law ini, nantinya berbagai ketentuan dalam puluhan undang-undang akan dipangkas, disederhanakan dan diselaraskan dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan omnibus law Perpajakan yang sedang disiapkan dan akan diberikan ke DPR.
Nah permintaan Presiden Jokowi agar MK memuluskan Omnibus Law ini kini menjadi relevan ditanggapi.
Beberapa warganet mencibir, ternyata bakalan sia-sia saja jalan konstitusional menolak Omnibus Law ke MK, sebab nyatanya Presiden Jokowi sudah pesan ke MK dulu.
“Yang bilang ‘ajuin JR ke MK lah kalo nggak setuju sama Omnibus Law’ nih udah dicegat di jalan duluan..,” tulis akun @purplerebel dikutip Kamis 8 Oktober 2020.
Akun ini menilai rezim pemerintahan Jokowi sudah menyiapkan skenario Omnibus Law dengan sangat rapi. Rezim sudah menyiapkan segalanya untuk memuluskan Omnibus Law ini.
“Semua instrumen dan taktik sudah disiapkan jauh-jauh hari kok buat Omnibus Law ini. Presiden lempar usul, ditangkap sama DPR, MK sudah dikasih sign juga, para buzzer direkrut, dan aparat disiagakan. Pas ketok palu, semua sudah 1 siap. Cara jitu para penguasa,” tulis akun tersebut.