Di masa pandemi ini pemerintah kerap menggelontorkan bantuan bagi warga yang kurang mampu.
Bantuan tersebut bisa berupa uang tunai maupun berbentuk bahan makanan.
Namun tak jarang bantuan yang berupa bahan makanan menuai kontroversi, Mulai dari persoalan tidak tepat sasaran, data yang semrawut, hingga kualitas bahan yang diberikan.
Seperti apa bentuknya? Simak ulasan Kabarmakkah.com berikut ini.
Daging ayam program BPNT dibuang kepala desa di Tuban karena berbau busuk
Geram sekaligus marah. Itulah yang dirasakan oleh Kepala Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Arief Rachman Hakim.
Hal ini terjadi setelah mendengar laporan warga soal daging ayam yang busuk dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ia pun lantas membuang daging-daging lainnya yang masih dibungkus box di tengah jalan.
Plastik bercampur dengan beras yang hebohkan warga Cianjur
Temuan plastik bercampur beras oleh warga Desa Sukaratu Kabupaten Cianjur kini menjadi sorotan publik.
Saat dimasak oleh salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tekstur nasi yang dihasilkan sedikit lembek, lengket, dan tidak pulen.
Penyebabnya ternyata ada butiran bening plastik berbentuk bulat yang bercampur dengan beras. Hal ini kemudian menjadi perhatian bagi Plt Bupati Cianjur Herman Suherman.
Belum lama kasus ini terjadi, Polres Cianjur, Jawa Barat, kembali mendapat laporan adanya biji plastik dalam beras bantuan Kementerian Sosial.
Laporan adaya biji-biji plastik itu datang dari dua warga penerima bantuan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kementerian Sosial yang berasal dari Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.
Peristiwa ini dibenarkan Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai.
Kini pihaknya masih mengusut temuan tersebut. Sebelumya, petugas kepolisian juga mendapat laporan serupa dari warga Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.
Menurut warga, beras bantuan itu mereka dapatkan dari e-Warung.
"Selang beberapa hari, ketika kami masih mengusut temuan di Kecamatan Bojongpicung, petugas kembali mendapat laporan yang sama di Kecamatan Cilaku, sehingga kami akan mendalami kedua kasus tersebut karena terjadi di dua wilayah yang jaraknya berjauhan," Rifai dilansir dari ANTARA, Selasa (29/9/2020).
Rifai menjelaskan, warga Kecamatan Cilaku hanya menemukan beberapa butir biji plastik di dalam karung beras bantuan tersebut.
Sedangkan di Kecamatan Bojongpicung jumlahnya lebih banyak.
Pihak kepolisian menelusuri temuan ini, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak.
"Kita tunggu hasil penyelidikan untuk memastikan hal tersebut," kata Rifai.
Rifai menambahkan, petugas akan memanggil supplier beras tersebut. Jika ada unsur kesengajaan, maka pihaknya akan menyeret pelaku dalam kasus pidana.
Adanya dugaan bansos dikorupsi pihak-pihak tertentu
Ada 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di berbagai daerah yang tengah diselidiki oleh Polri.
Mulai dari tingkat Wali Kota hingga Ketua RT.
“Apabila kerugian negara cukup besar, penyidikannya dilakukan secara profesional dan proposional oleh penyidik sesuai peraturan perundang-undangan,” ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono dilansir dari CNN Indonesia (30/07/2020).
Pembagian Bansos banyak yang tidak tepat sasaran
Salah satu permasalahan yang paling disorot dari bansos adalah penyalurannya yang kurang tepat sasaran.
Hal ini diakui oleh pemerintah sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masing-masing. Terutama soal data yang menjadi acuan.
Data bansos yang tidak sinkron satu sama lain
Kekeliruan data warga miskin yang menjadi sasaran bansos menjadi salah satu penghambat distribusinya kepada masyarakat miskin.
Keruwetan yang terjadi tak hanya di pusat, tapi juga ke daerah-daerah hingga ke lapisan yang paling bawah.
Data yang diolah oleh RT dan RW tidak merata. Sementara data kemiskinan dinamis yang kerap berubah-ubah membuat nama penerima bansos tidak mutakhir.
Soal beras bercampur plastik dari program BNPT di atas, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengirim tim dari Dinas Sosial Cianjur untuk memeriksa temuan tersebut.
Sejak awal digulirkan, pembagian bansos memang tak lepas dari tantangan yang ada di lapangan.
Semoga saja, pemerintah bisa memperbaiki kekurangan yang ada agar tidak terulang di masa yang akan datang.