Nadiem Makarim baru-baru ini meluncurkan kuota gratis untuk para tenaga pendidik dan siswa.
Hal itu bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah.
Tak hanya itu kini Nadiem berencana akan memberikan bantuan lagi.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengajukan anggaran Rp 1,49 triliun untuk program digitalisasi sekolah.
Sebesar Rp 1,175 triliun di antaranya merupakan anggaran untuk pembelian laptop sejumlah guru dan siswa di sekolah.
Nadiem mengatakan, pengadaan laptop menjadi anggaran terbesar pada program digitalisasi sekolah. Komputer jinjing itu diserahkan ke sekolah untuk dipakai guru dan siswa dalam menghadapi uji asesmen kompetensi minimum (AKM) yang rencananya dimulai tahun depan.
"Laptop untuk mengantisipasi asesmen kompetensi tahun depan dan juga untuk memberikan TIK yang layak bagi guru-guru dan anak-anak," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Kamis (3/9/2020).
Program digitalisasi sekolah yang dipaparkan Nadiem terdiri atas empat kegiatan. Selain pengadaan laptop, kegiatan lainnya antara lain adalah penguatan platform digital dengan anggaran Rp 109,85 miliar.
Sedangkan dua kegiatan berikutnya yaitu pembuatan konten pembelajaran di program TVRI dengan anggaran Rp 132 miliar serta bahan belajar dan model media pendidikan digital dengan anggaran Rp 74,02 miliar.
"Jadi kurikulum yang tadinya hanya offline bisa available juga dan lebih interaktif di online," kata Nadiem.
Pada kesempatan itu, Nadiem juga memaparkan pengajuan anggaran Rp 1,48 triliun untuk program kurikulum dan asesmen kompetensi minimum (AKM).
AKM adalah pengganti ujian nasional (UN) dan termasuk kegiatan prioritas dalam program Merdeka Belajar untuk tahun anggaran 2021.
"Kita akan pindah tahun depan ke asesmen kompetensi dan survei karakter," kata Nadiem.
"Jadi banyak sekali fokus kita kepada cara mengukur diri kita sendiri sebagai sistem pendidikan dengan standar yang lebih global," tuturnya.
Secara rinci, anggaran tersebut terdiri dari kegiatan pelatihan dan pendampingan kurikulum untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK) sebesar Rp 518,8 miliar, pengembangan kurikulum dan perbukuan sebesar Rp 137,8 miliar, serta implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dan daerah sebesar Rp 346,9 miliar.
Kemudian, asesmen kompetensi minimum (AKM) dan akreditasi sebesar Rp 358,2 miliar dan pendampingan pemerintah daerah terkait AKM dan tindak lanjut hasil AKM sebesar Rp 120,2 miliar.
Menurut Nadiem, perubahan sistem ini tidak akan dilalui dengan mudah. Namun, ia yakin, pemerintah mampu menyediakan infrastruktur memadai bagi sekolah-sekolah.
"Tentu akan ada banyak sekali tantangan dan pembelajaran untuk asesmen yang baru. Tapi Insya Allah dengan dukungan semua kepala dinas, kita akan bisa memastikan infrastruktur siap," ujarnya.
"Pasti tes pertama ini akan ada berbagai tantangan. Tapi itu bukan alasan untuk tidak melakukan perubahan terhadap asesmen nasional kita," imbuh Nadiem.
Kegiatan prioritas Merdeka Belajar yang diajukan Nadiem lainnya, yaitu program pembiayaan pendidikan sebesar Rp 27,26 triliun, program sekolah penggerak dan guru penggerak sebesar Rp 2,68 triliun, dan program pemajuan budaya dan bahasa sebesar Rp 622,6 miliar. Kemudian, program revitalisasi pendidikan vokasi sebesar Rp 5,20 triliun, dan program kampus merdeka sebesar Rp 4,42 triliun.
Pengganti UN
Pada awal menjabat sebagai Mendikbud, Nadiem Makarim telah mencanangkan untuk menghapus Ujian Nasional (UN) dan menerapkan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter sebagai pengganti UN.
"Tahun 2021 UN akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat memaparkan program Merdeka Belajar di Hotel Bidakara, Jakarta, akhir tahun 2019.
Menurut Nadiem, AKM dapat menjadi penilaian yang lebih komprehensif untuk mengukur kemampuan minimal siswa. Nantinya, AKM akan berisi materi yang meliputi tes kemampuan literasi, numerasi dan pendidikan karakter.