Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo menghidupkan lagi narasi usang soal Partai Komunis Indonesia (PKI) menjelang 30 September.
Gatot menuding PKI, partai yang dinyatakan terlarang di Indonesia sejak 54 tahun lalu, ada di pemerintahan Joko Widodo.
Tudingannya terkait dengan suksesi Panglima TNI. Gatot menjabat panglima selama dua tahun lima bulan. Ia diganti empat bulan sebelum masa tugas berakhir. Gatot bilang ia diganti karena mewajibkan jajaran untuk nonton bareng film berjudul ‘Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI’ berdurasi 271 menit dan dibuat pada 1984 mulai 18 September 2017—tiga bulan sebelum diganti. Ia membuat perintah ke tiga matra di bawahnya melalui telegram khusus.
“Saat itu saya punya sahabat dari PDIP meminta untuk dihentikan [kebijakan nonton bareng G30S/PKI]. Kalau tidak Pak Gatot akan diganti. Tapi saya gas, karena ini benar-benar berbahaya. Dan saya benar-benar diganti,” katanya dalam sebuah dialog daring.
Gatot juga sempat menggelar nonton bareng bersama masyarakat umum di Taman Ismail Marzuki. Saat itu ia tertidur.
Perintah itu dikritik habis-habisan dari luar instansi militer. Presiden Joko Widodo sendiri bahkan bilang seharusnya ada versi terbaru film tersebut. Pada September 1998 film ini dihentikan total untuk diputar rutin setiap tahun dengan alasan dari Menteri Penerangan Yunus Yosfiah: berbau rekayasa sejarah.
Gatot diberhentikan dengan hormat pada 8 Desember 2017 oleh Jokowi. Ia harusnya pensiun pada Maret 2018, sebagaimana diatur dalam UU 34/2004 yang menyebut usia pensiun bagi perwira TNI adalah maksimal 58 tahun. Sedangkan Gatot lahir pada 13 Maret 1960 dan dilantik sejak 8 Juli 2015.
Panglima TNI yang lebih cepat masa jabatannya dibanding Gatot hanya Marsekal TNI (purn) Djoko Suyanto dan Jenderal TNI (purn) Moeldoko.
Gatot masih juga mengungkit-ungkit soal PKI setelah lulus. Pada 20 September 2018, misalnya, dia mencuit:
“KSAD tidak berani memerintahkan nonton bareng film G30S/PKI, copot jabatan aja atau mengundurkan diri dan pulang kampung.”
Keterlibatannya di KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), ormas yang didirikan dan berisi para oposisi Jokowi, juga tak terlepas dari isu ini. Ia menyebut salah satu misinya di KAMI adalah memberantas PKI gaya baru.
Selain pencopotan, Gatot juga menuding PKI berada di balik RUU Haluan Ideologi Pancasila—kini berubah jadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Saat masih bernama RUU HIP, muncul perdebatan terkait pasal yang menyebut “seluruh nilai dalam Pancasila dapat dikristalisasi menjadi nilai gotong-royong.” Gatot menuding nilai kelima sila yang disarikan sesuai dengan isi manifesto pentolan PKI era 50an sebelum dibantai, D.N. Aidit, pada 1963.
“Jadi kalau Pancasila diubah sedangkan dalam Pembukaan UUD, bahwa dasar negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, alau Pancasila diganti, maka mengubah negara ini. Siapa lagi [yang mengganti] kalau bukan PKI?” kata Gatot.
Tudingan lain dari Gatot ke pemerintahan Jokowi adalah peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Sejak 2017, Pemerintahan Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai hari libur untuk memeringati hari lahir Pancasila. Pada era Orde Baru, zaman Desukarnoisasi, masyarakat dilarang memperingati itu.
“1 Juni adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan Bung Karno. Maka mereka (PKI) sudah investasi,” klaimnya.
Respons Istana
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah semua tudingan Gatot.
Terkait pemberhentian sebagai panglima TNI, Donny mengatakan “terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan.” Menurutnya, itu hanya pergantian biasa.
Soal RUU HIP, menurutnya semula diniatkan untuk jadi pedoman berbangsa dan bernegara, bukan mengubah dasar negara. Ia mengatakan perdebatan soal itu sudah selesai setelah namanya diganti dengan RUU BPIP.
Berkaitan penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, Donny bilang tudingan Gatot “halusinatif dan terlalu jauh.” “Tidak ada hubungannya dengan PKI. PKI siapa yang menginginkan dirayakan 1 Juni?”
Menurutnya peringatan hari lahir Pancasila semata agar generasi muda ingat sejarahnya sendiri. Pada tanggal itulah Soekarno berpidato dalam sidang BPUPKI tentang dasar negara (grondslag).
Pada akhirnya Donny menilai isu PKI yang selalu muncul saban menjelang 30 September hanya sekadar “dinamika politik”.
“Ada suara-suara yang selalu menuding ini-itu terhadap pemerintah, berkaitan PKI. Padahal tidak ada kaitan sama sekali dengan PKI,” katanya. (tirto.id - Politik)