Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk merancang skema sekolah tatap muka yang akan diterapkan di Jawa Tengah.
Ganjar meminta agar skema dirancang dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh Ganjar usai menggelar rapat dengan Disdikbud Jateng di kantornya, Rabu (29/7/2020).
"Hari ini kami rapatkan. Soal sekolah tatap muka itu, saya minta Disdikbud segera menyiapkan dengan baik dan harus memegang protokol kesehatan," ujar Ganjar, Rabu (29/7/2020).
Ganjar pun meminta Disdikbud Jateng untuk berkomunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) untuk mengetahui peta lokasi Covid-19 di Jateng.
Sebab, dua instansi tersebut mengetahui peta daerah yang masuk zona kuning atau hijau.
"Nah di desanya yang sudah ada sekolah, itu bisa dipilih dulu. Terus latihan dulu untuk mempersiapkan mereka tatap muka. Ya sarana prasarananya, gurunya dan protokol kesehatannya," ungkapnya.
Ganjar juga meminta pembatasan jumlah siswa yang belajar juga diperhatikan. Maka dari itu, dalam masa percobaan, Ganjar meminta agar tidak semua siswa diperbolehkan masuk ke sekolah secara bersama-sama.
"Mau berapa dulu siswa yang boleh masuk ke sekolah dan berapa yang harus belajar di rumah. Ndak boleh bareng-bareng. Kalau itu bisa diuji coba dan berjalan, mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan," ujar Ganjar.
Kendati demikian, Ganjar belum bisa memastikan kapan pelaksanaan sekolah tatap muka diterapkan di Jateng.
Namun, setiap sekolah diminta untuk melakukan persiapan pembelajaran tatap muka jauh-jauh hari.
"Sampai hari ini kita daring dulu, belum ada yang masuk," jelasnya.
Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Padmaningrum, menerangkan bahwa setidaknya ada tiga skenario yang mungkin diberlakukan apabila sekolah tatap muka dilaksanakan di Jateng.
Pertama, dengan uji coba satu kabupaten satu sekolah, tahap kedua penambahan di daerah yang sudah masuk zona hijau dan tahap ketiga adalah penambahan jumlah siswa.
"Jadi bertahap dan dengan melihat kesiapan daerah serta sekolah masing-masing. Tentu pelaksanaannya ketat, misalnya jumlah siswa dibatasi, jam belajar dikurangi dan tidak ada moving class. Apabila terjadi kasus Covid-19 di sekolah, maka sekolah ditutup kembali," pungkasnya.