Rencana Presiden Joko Widodo untuk memberikan subsidi kepada para pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta dikritisi Said Amir.
Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Maluku Utara ini geregetan dengan kebijakan yang dinilai tidak berkeadilan tersebut.
"Astaghfirullah, kenapa Jokowi jadi enggak adil begini. Ini sangat tidak adil bagi honorer K2. Pekerja gajinya jutaan, honorer K2 gaji ratusan ribu tetapi malah enggak diperhatikan pemerintah," kata Said, Kamis (6/8).
Dia menambahkan, ratusan ribu honorer K2 menyesalkan kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah seolah-olah tutup mata dengan nasib honorer K2 yang puluhan tahun mengabdi kepada negara.
"Kasihan dong kami tenaga honorer K2 yang bekerja cukup lama. Selayaknya dana sebesar itu pemerintah alokasikan untuk mengangkat honorer K2 jadi bisa bermanfaat," ucapnya.
Bila bagi-bagi duit untuk pekerja tetap dilakukan Jokowi, lanjut Said, seluruh honorer K2 maupun nonkategori akan terluka perasaannya. Dan, semua akan mencap Jokowi tidak manusiawi.
"Kami seluruh honorer K2 sakit hati Pak Jokowi. Kenapa bapak selalu mengabaikan kami. Bapak terus melukai perasaan kami dengan kebijakan yang tidak manusiawi," serunya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono mengaku heran dengan kebijakan pemerintah yang akan kembali bagi-bagi duit.
Setelah lewat program kartu prakerja, kini pemerintah mau membagikan Rp 31 triliun dana bansos (bantuan sosial) untuk sekitar 13 juta pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta.
"Ini saya mau tertawa loh. Kayak nunggu duit Yen dari Jepang. Yen kumanan (Kalau mendapat bagian, red). Yen gak lali (Kalau tidak lupa, red). Yen direken (kalau diperhitungkan, red)," kata Eko seperti dilansir JPNN.com, Kamis (6/8).
Dia mengungkapkan, bukan dirinya tidak percaya dengan keseriusan pemerintah mengatasi masalah ekonomi imbas pandemi COVID-19.
Namun, kebijakan tersebut dinilai terlalu mengada-ada.
"Saya bukan enggak percaya cuma pesimistis saja. Sekarang bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa tersendat-sendat sampai kami yang kerja di sekolah didamprat wali murid yang nagih dana itu. Katanya kok enggak cair cair," tuturnya.
Dia menambahkan, masyarakat hanya diberi kartu tetapi tidak diberi uang. Seandainya cair pun tidak merata.
Anehnya sekarang pemerintah janji bagi-bagi duit bansos untuk pekerja yang gajinya kurang dari Rp 5 juta per bulan.