Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin meminta para ulama juga ikut berperan dalam menangani dampak kerugian yang dialami masyarakat akibat wabah corona.
Ma'ruf mengatakan, selain mengalami keterpurukan di sisi kesehatan, saat ini Indonesia juga mengalami keterpurukan ekonomi.
"Jadi bahaya yang kita hadapi sekarang bukan cuma Covid-19 tapi juga sosial dan ekonomi. Bagi para ulama, ini menjadi suatu tanggung jawab yang harus kita ambil peran untuk hilangkan dharar (kerusakan/kerugian) ini," kata Ma'ruf dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, melalui telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.
Peran dari para ulama tersebut dapat dilakukan dengan turut mendukung kebijakan Pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19.
Khususnya di masa menjelang normal baru, kata Wapres, para ulama diharapkan dapat ikut menyosialisasikan protokol kesehatan dan perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat.
“Selain tempat-tempatnya harus betul-betul sudah aman dari COVID-19, maka masyarakatnya supaya sadar bahaya COVID-19 dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan meningkatkan imunitas diri supaya tidak tertular,” tutur Ma’ruf.
Selain bahaya kesehatan, pandemi COVID-19 kini mulai berdampak pada potensi krisis ekonomi karena sebagian besar kegiatan perekonomian terhenti akibat kebijakan lockdown di sejumlah negara dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di dalam negeri.
Oleh karena itu, Ma’ruf mengatakan kegiatan perekonomian di dalam negeri harus segera dibangkitkan lagi supaya potensi krisis ekonomi dapat diminimallan.
“Sekarang sudah bahaya dua-duanya, COVID-19 dan ekonomi. Oleh karena itu, yang kita lakukan bukan lagi hanya menghilangkan satu, tapi menghilangkan dua dharar sekaligus. Dan menghilangkan dua dharar ini adalah kewajiban,“ ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, perekonomian RI berada dalam tekanan paling berat pada kuartal II tahun ini.
Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan serentak di banyak wilayah di Indonesia pada periode April hingga Maret 2020.
Dengan demikian, kuartal II tahun ini, pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen.
"Meski kuartal I masih tumbuh 2,97 persen, tapi kuartal II kontraksi akan terjadi karena ini memang full PSBB diberlakukan di berbagai tempat dengan kontribusi ekonomi yang sangat besar, seperti Jakarta, Jawa tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (16/6/2020).
"Dengan pembatasan sosial restriktif akan memengaruhi kinerja ekonomi kuartal II yang akan negatif 3,1 persen," tutur dia.