Hampir seluruh negara di dunia sampai saat ini masih terfokus dengan penanganan pandemi Covid-19, Tak terkecuali Indonesia.
Indonesia sudah kurang lebih lima bulan menghadapi pandemi ini.
Pasti sudah banyak usaha yang dilakukan seluruh warga Indonesia.
Mulai dari pemerintah yang membuat berbagai kebijakan dan seluruh warga yang menaatinya.
Diantaranya adalah kebijakan PSBB, sosial distancing, sampai dengan new normal.
New normal ini dianggap sebagai masa transisi untuk menghadapi dunia baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Tujuannya untuk mengatasi krisis ekonomi warga di tengah pandemi.
Dari kebijakan new normal ini, warga dapat melakukan pekerjaan yang sebelumnya sempat tertunda, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Mulai dari tempat ibadah, tempat kerja, supermarket, lembaga pendidikan, sudah mulai untuk kembali normal.
Di bidang pendidikan, khususnya pondok pesantren, beberapa pondok pesantren telah melaksanakan kegiatan normal dan para santri sudah mulai kembali lagi.
Tetapi tidak bisa dijamin semua pondok pesantren yang menerapkan new normal ini bisa benar-benar menerapkannya dengan baik. Karena santri identik dengan melakukan kegiatan secara bersama-sama. Dari hal tersebut maka ditakutkan akan terjadi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan pondok pesantren.
Dari sini pemerintah harus tanggap dan tegas. Terutama dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Seperti kita ketahui Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin adalah juga tokoh agama yang hampir menjadi panutan banyak orang.
Apalagi masih menjabat sebagai ketua MUI. Kebijakan dan peran beliau sangat ditunggu-tunggu. Kyai Ma’ruf sangat dibutuhkan perannya untuk penegasan protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren.
Peran itu bisa dengan membuat surat resmi himbauan keras untuk tetap menaati protokol kesehatan. Bisa juga turun langsung untuk melihat keadaan pondok pesantren. Apakah benar-benar siap untuk menghadapi masa new normal?
Bukan di pondok pesantren saja, peran Kyai Ma’ruf sangat dibutuhkan ketika adanya reaksi ormas Islam terhadap RUU HIP. Demo ormas Islam yang sempat terjadi sekitar hari Rabu, 24 juni 2020 di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Selatan.
Dalam RUU HIP, ada salah satu yang menjadi kontroversi oleh ormas Islam yaitu tentang konsep Trisila dan Ekasila serta frasa “Ketuhanan Yang Berkebudayaan”.
Tetapi tak hanya itu, dalam aksi tersebut timbul kekacauan, yakni pembakaran bendera PKI dan PDIP. PDIP dianggap sebagai provokator yang mengusulkan RUU HIP, dan disamakan dengan PKI yang merupakan partai komunisme. Dari demo tersebut bisa timbul perpecahan umat, khususnya umat Islam.
Padahal yang kita butuhkan saat ini adalah persatuan dan kesatuan di tengah pandemi. Dengan kesatuan dan kesatuan tersebut, hal-hal yang sebelumnya terhambat seperti ekonomi, kesehatan, politik, bisa kembali normal lagi.
Dan jika perpecahan umat dibiarkan begitu saja apalagi untuk kepentingan kekuasaan maka akan timbul hal yang diluar kendali.
Peran Kyai Ma’ruf sampai sekarang belum transparan dan belum terdengar di telinga masyarakat. Apa yang dilakukan dalam mengatasi beberapa masalah di tengah pandemi ini?
Dibutuhkan ketegasan beliau dalam lingkungan pondok pesantren dan demo ormas Islam. Kyai Ma’ruf dipilih oleh rakyat sebagai wakil presiden salah satu alasannya adalah sebagai pemersatu seluruh umat beragama. Jadi diharapkan tidak ada perpecahan umat, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Maka dari itu dimana peran Kyai Ma’ruf Amin sekarang?
Seperti dilansir dari twitter Fahri Hamzah (mantan wakil ketua DPR RI) “Pancasila adalah alat pemersatu bangsa, bukan alat persengketaan, dimana peran ketua MUI di tengah keributan sejumlah masyarakat yang melibatkan perspektif keagamaan”.
Peran Kyai Ma’ruf seharusnya bisa meringankan beban presiden Jokowi, setidaknya menjadi penasihat agama atau memberi solusi menghadapi pandemi ini.
Intinya, peran lembaga pemerintahan diharapkan saling bekerja sama, transparan, dan tegas untuk membuat kebijakan-kebijakan dan memberi solusi di tengah pandemi.
Begitu juga dengan seluruh warga, yang diharapkan bisa menaati kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dalam masa new normal. (Syafiatul Umma/Indonesiana)