Arab Saudi kemungkinan bakal tetap membolehkan ibadah haji dilakukan tahun ini. Namun, jumlah jamaah akan dikurangi secara drastis.
Hal itu dilakukan demi menekan penyebaran wabah virus corona (COVID-19) yang sudah menginfeksi lebih dari 100.000 orang di negara itu.
Ini diutarakan sumber yang dekat dengan persoalan ini, sebagaimana diutarakan Reuters, Senin (8/9/2020).
"Pihak berwenang sekarang ini sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan hanya segelintir orang [untuk pergi berhaji] tahun ini, dengan [menerapkan] pembatasan termasuk larangan [haji untuk] jamaah yang lebih tua dan pemeriksaan kesehatan tambahan," kata dua sumber itu.
"Dengan prosedur yang ketat, pihak berwenang berpikir mungkin untuk membiarkan hingga 20% dari kuota jamaah reguler masing-masing negara."
Namun, sumber-sumber itu juga mengatakan bahwa sebagian pejabat masih mendesak untuk membatalkan ibadah haji tahun ini. Sebelumnya pada bulan Maret, Saudi telah meminta umat Muslim untuk menunda rencana haji dan menangguhkan umrah sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Dalam setahun, biasanya ada sekitar 2,5 juta peziarah yang datang mengunjungi situs-situs Islam paling suci di Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji. Menurut data resmi, kerajaan bisa menghasilkan sekitar US$ 12 miliar per tahun dari ibadah haji dan umrah sepanjang tahun.
Sebelumnya pada 2019, ada sekitar 19 juta peziarah yang menjalani umrah dan 2,6 juta orang yang melakukan ibadah haji.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman juga telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan kuota umrah dan haji menjadi 30 juta peziarah setiap tahun dan menghasilkan 50 miliar riyal (US$ 13,32 miliar) pendapatan pada tahun 2030. Itu merupakan bagian dari rencana reformasi Putra Mahkota.
Kantor media pemerintah dan juru bicara kementerian haji dan umrah tidak menanggapi permintaan komentar soal kabar pengurangan kuota jamaah haji.
Indonesia Membatalkan Keberangkatan Jamaah Haji
Salah satu negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia adalah Indonesia. Awal Juni lalu pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan keberangkatan lebih dari 220.000 calon jamaah haji.
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan keputusan pembatalan itu karena otoritas Arab Saudi tak juga menjelaskan, apakah ibadah haji akan tetap diizinkan.
Dikutip dari Kontan, Menteri Agama Fachrul Razi menjamin keamanan dana biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) milik jamaah yang batal berangkat tahun ini. Dana itu dikelola secara terpisah oleh badan pengelola keuangan haji (BPKH).
Jamaah yang tak menarik dana pelunasan Bpih dipastikan akan mendapat pengembalian nilai manfaat pada 30 hari sebelum pemberangkatan haji tahun 2021.
Pemerintah Indonesia menjanjikan, jamaah yang ingin menarik dana pelunasan Bipih akan dilayani dengan mudah.
Sementara itu di media United News Bangladesh (UNB) diberitakan, di Bangladesh, pemerintah setempat masih menanti keputusan resmi Arab Saudi. Menteri Negara Urusan Agama Bangladesh, Sheikh Md Abdullah mengatakan: "Sekarang ini tergantung pada keputusan pemerintah Saudi dan situasi corona," katanya.
Menurut Departemen Agama Bangladesh, sekitar 64 ribu orang sejauh ini terdaftar untuk melakukan ibadah haji tahun ini.
Lebih dari 3000 orang tersebut diurus oleh manajemen pemerintah dan lebih dari 60 ribu orang diurus manajemen swasta.