Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengkritik program kartu prakerja yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.
Program yang menjadi janji Jokowi saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 itu kini dikeluarkan sebagai salah satu bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Hal itu dikatakan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas penanganan Covid-19 di DPR RI, Rabu (29/4/2020) siang.
Salah satu yang dikritik Habiburokhman adalah masalah pelaksanaan kartu prakerja. Apalagi adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga swasta dalam memberikan pelatihan kerja, salah satunya dengan Ruangguru, milik mantan staf khusus milenial Jokowi, Adamas Belva Syah Devara.
Habiburokhman mengingatkan Jokowi agar jangan sampai 'ditipu' oleh lembaga-lembaga pelatihan kerja.
"Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik, akan sangat bagus. Tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman.
Salah satu aspek yang dikritik oleh Habib adalah pengadaan jasa pelatihan kerja yang menjadi salah satu fasilitas dalam kartu prakerja tersebut. Ia menyebut banyak kejanggalan seperti harga pelatihan yang dinilai tak wajar sehingga ia meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri harus mengusut itu.
"Saya orang Palembang, saya bingung ada pelatihan bikin pempek 600 ribu [rupiah]. Itu kan ada e-catalog kalau misalnya bapak [Firli] usut pengadaan, bapak usut. Pempek ya gitu-gitu aja, Pak. 600 ribu belajar saja sama istri saya di rumah, di YouTube itu gratis. Pak Firli juga bisa bikin itu pempek," kata Habiburokhman.
Selain pelatihan membuat pempek, kata Habiburokhman ada juga program pelatihan membuat kopi dengan harga ratusan ribu. Hal-hal tersebut, lanjutnya, perlu dikejar oleh KPK karena ditegaskannya harga dengan jenis pelatihan menurutnya sangat tak wajar.
"Jadi itu gimana penentuan harga itu? Ada bikin kopi sekian ratus lebih lah. Itu dikejar, Pak. Ini kita geregetan, Pak. Kita pengen Pak Jokowi sukses dengan program kartu prakerja, jangan ada yang berani mengambil kesempatan," tuturnya.
Program Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja sasaran penerima yang berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak sekolah/kuliah. Bantuan ini hanya akan diberikan sekali seumur hidup untuk peserta. Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.
Pemerintah diketahui telah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja mencapai Rp20 triliun. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dari rencana awalnya yakni Rp10 triliun. Meningkatnya alokasi anggaran ini disebabkan karena program Kartu Prakerja beralih menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona COVID-19
Sumber: Tirto.id