Pandemi Corona diketahui akhirnya membuat Indonesia meniadakan pelaksanaan Ibadah Haji 1441 Hijriah yang jatuh pada Juli 2020 mendatang.
Pemerintah berdalih Arab Saudi tak kunjung ada kepastian perihal pelaksanaan haji, ditambah dengan situasi kesehatan, baik di Indonesia maupun negara tujuan, yang dinilai belum kondusif.
Namun rupanya Arab Saudi memilih untuk tetap melaksanakan Ibadah Haji.
Hal ini terungkap dari pernyataan resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
"Sudah diputuskan haji tahun ini (1441 H/2020 M) dilakukan dengan jumlah jamaah sangat terbatas dari berbagai negara yang sudah berdomisili (reside) di Arab Saudi. Keputusan ini diambil untuk menjamin haji dilaksanakan dengan aman dari aspek kesehatan masyarakat sambil tetap melakukan berbagai tindak pencegahan. Termasuk jaga jarak untuk melindungi tiap orang dari resiko yang berkaitan dengan pandemi dan sesuai ajaran Islam yang mengutamakan keselamatan," begitu bunyi pernyataan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melalui akun Twitter resminya @HajMinistry.
Kendati demikian, rupanya ada pembatasan ketat dalam pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini.
Ibadah Haji tahun 2020 ini hanya dapat diikuti oleh jamaah dari berbagai negara yang sudah menjadi residen di Arab Saudi. Selain itu pemerintah setempat juga membatasi jumlah jamaah yang bisa menunaikan Ibadah Haji.
"Keputusan tersebut mempertimbangkan masih adanya pandemi," tutur Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. "Dan resiko penyebaran virus Corona di seluruh negara."
Pembatasan jumlah jamaah dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan para jamaah serta petugas yang terlibat.
Apalagi, bila mengutip situs worldometers.info, Arab Saudi menjadi negara ke-15 di dunia dengan jumlah kasus positif Corona terbanyak yakni mencapai 161.005 orang.
Sebelumnya pemerintah Indonesia sudah dengan tegas menyatakan akan meniadakan Ibadah Haji tahun 2020. Selain karena keamanan dan keselamatan, pemerintah juga menilai waktu yang tersisa apabila menunggu sampai Arab Saudi memberikan kejelasan, sudah terlalu mepet.
Seperti misalnya ada protokol untuk pendatang mengisolasi diri selama 14 hari. Dengan demikian diperlukan rentang waktu yang panjang untuk setiap jamaah sebelum bisa menunaikan ibadah Haji mereka.
Oleh karenanya pemerintah memutuskan untuk batal memberangkatkan sekitar 221 ribu calon jamaah haji.
Di sisi lain keputusan ini menjadi pro dan kontra tersendiri. Sebab DPR RI menilai pemerintah sudah lancang mengambil keputusan sepihak yang kemudian berujung pada permintaan maaf Menteri Agama Fachrul Razi, yang nyatanya sampai sekarang tetap tak diterima oleh para wakil rakyat.