Ruslan Buton kini dipenjara gara-gara menulis surat terbuka yang meminta presiden Jokowi mundur dari jabantannya.
Bukan hanya dibui, nama Ruslan Buton kini juga tengah menghadapi skenario pembusukan dengan memblow-up pemecatannya dari satuan militer karena kasus pembunuhan petani di tempatnya bertugas.
Menurut kuasa hukumnya, pemecatan Ruslan Buton dari TNI bernuansa politis. Hal itu dikaitkan dengan peristiwa penolakan Ruslan Buton terhadap banyaknya TKA China masuk ke Maluku.
Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Ruslan Buton menceritakan bagaimana ia menangkap TKA China yang menggunakan visa turis untuk bekerja di perusahaan tambang.
“TKA China yang masuk ini bukan ancaman pak?” tanya Ruslan.
“Setiap saya pulang jam 2 malam, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang China. Ketika saya melaksanakan Satgas di Pulau Kaliyabu (Maluku Utara), di situ ada kelompok China yang banyak sekali.
“Ketika saya tanya kepada kepala desa dan saya panggil lima orang, tidak bisa berbahasa Indonesia (atau pun) berbahasa Inggris , dan tidak punya paspor tidak punya visa, saya tangkap.”
Tak Mempan Disuap
Usai melakukan penangkapan, konon Ruslan sempat dilobi oleh suatu pihak yang tidak disebutkan namanya agar melepaskan TKA yang ditahan.
Pengacara Ruslan menyebut bahwa kliennya sempat disuap agar bisa melepaskan seluruh TKA tersebut. Namun Ruslan menolak.
“Malam hari saya didatangi 1 Letkol polisi dan 1 mayor tentara, untuk menebus alias memanggil menjemput mereka, saya tolak. Dengan ada imbalan 1 kantong plastik uang saya tolak!” ungkap Ruslan dalam cuplikan tersebut.
Penasihat hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun mengatakan sikap kliennya soal TKA itulah yang membuatnya dipecat dari kesatuan TNI.
“Itu jelas didesain dia harus dipecat. Pokoknya dia harus dipecat, kenapa? karena dia yang bikin TKA China di sana susah masuk,” ujarnya.