Sebanyak 39.876 narapidana di Indonesia kembali dibebaskan karena corona. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham RI menjeaskan mereka yang dibebaskan adalah narapidana dewasa dan anak.
Jumlah itu berdasarkan data sampai Rabu (27/5/2020). Langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan Narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari infeksi virus corona (Covid-19).
"Data ini dikumpulkan dari 525 UPT Pemasyarakatan. Total data Asimilasi dan Integrasi adalah 39.876," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen PAS, Rika Aprianti dikonfirmasi, Rabu (27/5/2020).
Adapun rincian pembebasan narapidana melalui program asimilasi dengan jumlah 37.473. Dimana untuk narapidana dewasa mencapai 36.539 orang dan narapidana anak sebanyak 934 orang.
Sedangkan melalui program Integrasi mencapai jumlah data 2.403. Dimana untuk narapidana mencapai 2.360 orang. Sedangkan anak 430 orang.
Adapun Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan.
Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.
Selain itu, asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
Seperti asimilasi, pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) juga dilakukan dengan sejumlah ketentuan.
Di antaranya adalah Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana, serta Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.
Kemudian, usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan dan surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.