Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kemenko Marives yang diwakili Jurubicaranya Jodi Mahardi.
Hal itu terkait rencana mendatangkan 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara yang menjadi polemik.
Ketua PBNU bidang Ekonomi, Umarsyah meminta anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu agar berhati-hati dalam melontarkan pernyataan.
Terlebih pernyataan itu adalah mewakili pemerintah. Sedangkan masyarakat Sulawesi Tenggara jelas-jelas menolak.
Umar mempertanyakan keahlian apa yang dimiliki oleh TKA China itu.
Ia melihat kualitas tenaga kerja asli Indonesia sudah sangat mumpuni dalam mengelola industri yang lebih strategis daripada smelter yang ada di Sultra itu.
“Inferior benar pernyataan itu (Jubir LBP, Jodi Mahardi), Stafsus ini tidak sepatutnya bicara itu. Emangnya apa pekerjaannya? Apakah sebodoh dan serendah itu level tenaga kerja kita,” ujarnya seperti dilansir RMOL, Minggu (3/5/2020).
Menurutnya, tenaga kerja Indonesia sudah mampu mengelola industri yang lebih strategis dan lebih complicated.
“Bahkan termasuk buruh untuk pabrik pesawat sudah ada dan siap kok. Apalagi cuma smelter?” tegasnya.
Pria asal Metro Lampung itu, meminta Luhut dan anak buahnya berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.
Jika pernyataan tenaga lokal dianggap belum mampu maka dapat menyinggung perasaan seluruh bangsa Indonesia.
“Jadi hati-hati membuat pernyataan, ini akan memperburuk kondisi Luhut yang sedang disorot kanan kiri,” tuturnya.
Terkait polemik rencana kedatangan 500 TKA China itu, menurut Umar solusinya sangat mudah, yakni membatalkan kedatangan TKA yang berasal dari negara pertama ditemukan virus mematikan, Corona baru (Covid-19).
“Bagi saya solusinya mudah saja, nggak usah bikin pernyataan aneh-aneh,” ujarnya.
“Wahid kalam (satu kata) batalkan mendatangkan TKA China itu. Pasti nanti tidak akan ada gejolak penolakan dari masyarakat Sultra ,” tandasnya.
Sebelumnya, Jubir Menko Marives, Jodi Mahardi menyatakan, dari data yang dia miliki, hingga saat ini TKA China yang bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel berada di angka 709 orang.
Sedangkan total jumlah tenaga kerja lokal sebanyak 11.084 orang.
Rencana kedatangan 500 TKA China ini kemudian mendapatkan penolakan dari Forkopimda dan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Bahkan Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurahman Saleh mengaku jika pemerintah pusat nekat mendatangkan ratusan TKA itu, mereka akan menggelar demo penolakan.
Forkopimda beberapa hari lalu mengaku akan mengirimkan surat resmi ke Presiden Jokowi.
Dalam surat itu masyarakat Sultra memeinta Jokowi membatalkan kedatangan TKA China.
Alasan kuatnya adalah masyarakat Sultra gelisah dan khawatir karena China adalah negara pertama kasus Covid-19.