Lebih dari 2.200 orang Indonesia telah meninggal dengan gejala akut COVID-19 tetapi tidak dicatat sebagai korban penyakit ini, sebuah tinjauan Reuters menunjukkan data 16 dari 34 provinsi di Indonesia.
Tiga ahli medis mengatakan angka-angka tersebut mengindikasikan jumlah korban jiwa nasional kemungkinan akan jauh lebih tinggi daripada angka resmi 765.
Indonesia memiliki salah satu tingkat pengujian terendah di dunia, dan beberapa ahli epidemiologi mengatakan bahwa telah membuat sulit untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang tingkat infeksi di negara berpenduduk terbesar keempat di dunia.
Data terbaru dari 16 provinsi menunjukkan ada 2.212 kematian pasien di bawah pengawasan karena mereka memiliki gejala viruscorona akut. Kementerian kesehatan Indonesia menggunakan akronim PDP untuk mengklasifikasikan pasien-pasien ini ketika tidak ada penjelasan klinis lain untuk gejalanya.
Data dikumpulkan oleh lembaga provinsi setiap hari atau setiap minggu dari angka yang dipasok oleh rumah sakit, klinik dan pejabat yang mengawasi pemakaman. Itu diperoleh oleh Reuters dengan memeriksa situs web, berbicara dengan pejabat provinsi dan meninjau laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
2.212 kematian adalah tambahan dari kematian 693 orang yang dites positif COVID-19 di provinsi-provinsi tersebut dan secara resmi dicatat sebagai korban penyakit.
Ke 16 provinsi tersebut mencakup lebih dari tiga perempat dari 260 juta penduduk negara itu.
Anggota senior gugus tugas COVID-19pemerintah, Wiku Adisasmito, tidak membantah temuan Reuters tetapi menolak mengomentari jumlah korban viruscorona yang ia yakini dapat ditemukan di antara pasien yang diklasifikasikan sebagai PDP.
Dia mengatakan banyak dari 19.897 orang yang diduga penderita viruscorona di Indonesia belum diuji karena jumlah spesimen yang menunggu diproses di laboratorium yang kurang staf. Beberapa orang telah meninggal sebelum sampel mereka dianalisis, katanya.
"Jika mereka memiliki ribuan atau ratusan sampel yang perlu mereka uji, mana yang akan mereka prioritaskan? Mereka akan memberikan prioritas kepada orang-orang yang masih hidup," katanya kepada Reuters.
Adisasmito adalah pakar kesehatan masyarakat paling senior di gugus tugas COVID-19 Indonesia; Kantor pers Presiden Joko Widodo biasanya merujuk pertanyaan ke satuan tugas.
Menurut pedoman COVID-19 terbaru dari Kementerian Kesehatan, pasien yang diklasifikasikan sebagai PDP adalah pasien dengan penyakit pernapasan akut yang tidak ada penjelasan klinis.
Untuk diklasifikasikan sebagai PDP, pasien juga harus melakukan perjalanan ke suatu negara, atau suatu daerah di Indonesia, di mana viruscorona telah bertahan dalam waktu 14 hari sejak jatuh sakit.
"Saya percaya sebagian besar kematian PDP disebabkan oleh COVID-19," kata Pandu Riono, seorang ahli epidemiologi di Universitas Indonesia, mengutip gejala COVID-19 mereka dan bahwa tidak ada penyebab lain kematian yang diidentifikasi.
Beberapa anggota senior pemerintah mengecilkan risiko wabah pada Januari dan Februari dengan beberapa menyarankan bahwa doa, pengobatan herbal dan cuaca panas akan membantu menangkal virus. Jumlah korban tewas sekarang adalah yang tertinggi di Asia setelah Tiongkok, menurut Reuters.
Pemakaman
Data provinsi mengikuti laporan oleh Reuters bulan ini bahwa penguburan di ibu kota Jakarta pada bulan Maret adalah 40 persen lebih tinggi dari pada bulan apa pun sejak setidaknya Januari 2018. Gubernur kota mengatakan kepada Reuters bahwa viruscorona adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin.
Indonesia telah secara resmi mencatat 9.096 infeksi viruscorona pada tanggal 27 April. Indonesia telah melakukan 210 tes per juta orang. Tetangga Australia telah menguji 100 kali lebih banyak per kapita, sementara pengujian Vietnam sekitar 10 kali lebih tinggi.
"Tingkat infeksi dan kematian sebenarnya lebih tinggi daripada data yang dilaporkan secara resmi karena tes kami masih sangat rendah dibandingkan dengan populasi," kata Dr Iwan Ariawan, seorang ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Aljazeera.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dituduh oleh para aktivis dan penentang politiknya karena kurang transparan dalam menangani wabah tersebut.
Pemerintah mengatakan telah mengambil langkah-langkah yang tepat, tetapi Joko Widodo mengatakan bulan lalu bahwa beberapa informasi telah dirahasiakan dari publik untuk mencegah kepanikan.
Joko Widodo mengatakan pekan lalu bahwa dia telah memberi tahu menterinya untuk melaporkan data COVID-19 dengan jujur. Pemerintahnya mengumumkan inisiatif transparansi baru dua minggu lalu, tetapi situs web baru yang dijanjikan dengan semua data belum diluncurkan.
Daeng Faqih, ketua Asosiasi Dokter Indonesia, pengelompokan dokter terkemuka di Indonesia, telah mendesak pemerintah untuk mengungkapkan jumlah nasional yang diduga pasien COVID-19 yang meninggal tetapi belum diuji.
Kantor perwakilan WHO di Indonesia juga mengatakan pada akhir pekan bahwa kematian pengidap viruscorona harus diungkapkan.
Adisasmito mengatakan pemerintah tidak menyembunyikan data dan bahwa dia tidak mengetahui bahwa WHO telah menyerukan dugaan statistik kematian COVID-19 untuk dipublikasikan.***