Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui adanya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terkena dampak corona atau Covid-19.
Menteri Sosial, Juliari Batubara menjelaskan, BLT tersebut, bakal diberikan ke warga senilai Rp 600 ribu per kepala keluarga selama tiga bulan.
"Presiden juga menyetujui untuk memberikan bantuan langsung tunai atau disingkat BLT selama 3 bulan. Dengan indeks Rp 600 ribu per keluarga," ujar Juliari usai mengikuti Rapat Terbatas melalui Video Conference, Selasa (7/4/2020) .
Juliari menuturkan, para penerima BLT adalah seluruh keluarga sesuai data Kemensos dan data tambahan dari pemerintah daerah.
Mereka yang mendapat BLT adalah masyarakat yang belum menerima bantuan seperti program keluarga harapan (PKH), kartu pra kerja dan lainnya.
"Jadi calon-calon penerima BLT ini adalah seluruh keluarga yang ada di data kami. Plus nanti kami minta tambahan data-data dari pemda tersebut, yang sekarang ini atau saat ini tidak terima bansos seperti PKH, BPNT, atau kartu prakerja," ucap dia.
Lebih lanjut, Juliari menuturkan Kemensos akan secepatnya menyalurkan bantuan tersebut usai mendapat persetujuan Jokowi.
"Rencana kami akan mulai secepatnya. Kita ingin bulan ini. Tapi karena diputuskan hari ini kami perlu untuk melakukan koordinasi-koordinasi lebih dulu," katanya.
Jokowi Beri Keluarga Miskin Sembako Senilai Rp 600 Ribu Per Bulan
Bukan hanya BLT untuk Keluarga Miskin Rp 600 Ribu Per Bulan, Jokowi juga memutuskan akan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Bantuan yang akan diberikan akibat Wabah Covid-19 itu, akan diserahkan dalam bentuk sembako.
"Akan ada bansos khusus dari presiden untuk Jabodetabek, yaitu paket sembako dengan nilai Rp 600 ribu per keluarga," kata Menteri Sosial Juliari Batubara, saat teleconference, Selasa, 7 April 2020.
Bantuan ini disebut Juliari akan diberikan untuk 3 bulan ke depan dan akan dimulai sejak bulan April ini. Ia mengatakan bantuan akan diberikan pada warga yang terdaftar di data Kementerian Sosial.
Para penerima nantinya adalah keluarga yang ada dalam data terpadu Kementerian Sosial, ditambah masukan data dari Pemerintah Daerah. "Saat ini kami sudah memegang data masukan dari Pemda DKI, baru kemarin kami terima," kata Juliari.
Juliari mengatakan pembagian bantuan berupa sembako ini baru bisa dimulai dua pekan sejak hari ini. Daerah-daerah tersebut dipilih karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.
Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa sejumlah program jaring pengaman sosial yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah tanggap darurat Covid-19 harus benar-benar tepat sasaran.
Data-data kelompok penerima manfaat program tersebut harus dapat merinci penerima manfaat sehingga dapat dijamin keakuratannya. Keterlibatan pemerintah daerah dan desa juga diminta Jokowi untuk diperhatikan.
"Karena program-program ini penting bagi rakyat, saya ingin menekankan bahwa pelaksanaannya harus betul-betul tepat sasaran," ujarnya.