Kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan kepada driver ojek online (ojol) mendapat protes keras dari serikat buruh. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak adil membuat kebijakan dan dianggap ada unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Aneh aneh nih pembuat kebijakan ekonomi pemerintah dalam membantu pelaku usaha kecil yang terkena dampak COVID-19. Kok malah yang dibantu tranportasi ojol saja sih," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Kamis (16/4/2020).
Pria yang biasa disapa Poyu ini menilai pemerintah terlalu 'manjakan' ojol karena pendiri ojol duduk sebagai menteri dan salah satu komisarisnya adalah kakak dari Menteri BUMN. Ia berharap pemerintah bisa adil sehingga semua sektor mendapat perhatian.
Seperti diketahui, pemerintah lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru saja mengeluarkan kebijakan bahwa ojol satu-satunya transportasi yang mendapatkan promo cashback sebesar 50% untuk pembelian BBM non-subsidi di SPBU Pertamina dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
Ini merupakan kebijakan yang sangat tidak adil dan terlihat pengambil kebijakan tidak tahu benar mana saja yang mestinya diberikan subsidi BBM untuk menjalankan usahanya disaat pandemi COVID-19. Kok cuma untuk ojol saja ya?," herannya.
Menurutnya, masih banyak sektor lain yang juga kewalahan menghadapi Corona ini, seperti UKM dan moda transportasi lainnya yang masih membutuhkan subsidi BBM bagi kelangsungan usahanya selama pandemi.
Selain itu, nelayan yang dianggap sulit mendapat BBM murah untuk mencari ikan, hingga buruh yang sudah banyak dipotong gajinya juga tidak mendapat bantuan tersebut. Kebijakan Pertamina yang memberikan bantuan hanya kepada driver ojol dinilai salah sasaran.
"Lalu UKM makanan-minuman yang menggunakan gas Elpiji dan BBM tidak mendapatkan cashback, kemudian angkot dan taxi kok nggak dikasih cashback? Jangan-jangan provider startup unicorn ojol sudah punya keluarga menteri yang punya hubungan sama pemerintah. Ayo adil dong jangan aji mumpung," tegasnya.