Kendati masih berupa wacana seputar investasi dana haji untuk infrastruktur, respons masyarakat beragam bahkan terjadi kontroversi yang tajam.
Mulai reaksi yang sepaham dengan pemerintah hingga tanggapan paling ekstrem yang menyatakan menolak keras, dengan alasan takut dana haji itu bermasalah yang berujung pada keterlambatan keberangkatan jamaah haji ke tanah suci.
Reaksi masyarakat yang beragam itu menunjukkan bahwa betapa pengelolaan dana haji harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Memang, di satu sisi dana haji yang terkumpul mencapai puluhan triliun itu sangat menggoda untuk dimanfaatkan.
Di sisi lain, pemerintah yang minim dana untuk merealisasikan proyek infrastruktur melirik dana haji tersebut dapat dioptimalkan. Selain berguna untuk negara, juga dapat memberi hasil investasi lebih tinggi dibanding hasil investasi selama ini di sektor keuangan.
Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah yang juga pernah menjabat sebagai ketua KPK, Busyro Muqoddas menggelontorkan kritik tajam terkait rencana pemerintah yang ingin menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Apa saja?
Pertama, Busyro mempertanyakan apakah Presiden Joko Widodo berhak menggunakan dana haji yang notabene bukan berasal dari pemerintah.
"Apakah presiden punya kewenangan institusional untuk membuat keputusan dana nonpemerintah. Dana haji yang niatnya, tujuannya itu untuk naik haji, haji itu ibadah kategori ibadah khusus, itu tidak boleh dananya berasal dari hasil-hasil yang meragukan kehalalannya. Atas dasar itu maka yang punya kewenangan untuk menggunakan duit itu kan jemaah haji yang jumlahnya ratusan ribu," kata Busyro usai Pembukaan Sekolah Antikorupsi ICW di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (1/8).
"Tidak boleh hanya melalui Menag aja, harus jemaah haji semua, satu orangpun enggak boleh," sambungnya.
Busyro kemudian juga masih bertanya-tanya perihal untuk apa dan siapa infrastruktur yang dibangun dari dana haji itu diperuntukkan. Busyro khawatir sasarannya tidak tepat.
"Lalu untuk infrastruktur, infastruktur ini jenis apa? Dimana? Untuk apa? siapa yang akan memperoleh keuntungan dari infrastruktur yang pakai dana haji itu loh. Siapa yang menentukan jenis penggunaannya, besarnya lalu dan seterusnya yang akan manfaatnya itu apakah ada kaitan dengan kepentingan jemaah haji yang uangnya Rp 87 triliun itu atau apakah tidak sama sekali," beber dia.
"Apakah manfaatnya untuk rakyat secara umum? Tidak hanya calon jemaah haji, umum lintas agama atau lintas etnis? Jangan-jangan kalau itu tidak, malah jangan-jangan untuk kepentingan memperlancar kepentingan bisnis tertentu? Kalau itu terjadi maka penggunaan uang itu semakin tidak berkeadaban," sambung Busyro.
Busyro juga meragukan argumen pemerintah yang menyatakan dana haji digunakan infrastruktur agar tidak mengendap dan tidak disalahgunakan. Menurutnya, hal tersebut bisa jadi hanya alibi pemerintah saja.
"Itu seakan positif ya, tapi coba riset deh, satu aja, sekarang warga negara beragama islam, daftar haji sekarang bayar Rp 25 juta. Orang ini hajinya bisa macem-macem, Ada yang bisa 5 tahun lagi, 20 tahun lagi baru bisa haji. Sekarang berpuluh-puluh tahun itu uang ada bunganya," tutur mantan Wakil Ketua KPK itu.
Ia juga mempersoalkan, apakah persoalan bunga itu dihitung lalu digunakan enggak untuk mengurangi ongkos naik haji atau tidak.
"Misalnya dihitung ONH objektif, pesawat sekian, gedung sekian, oke ya Rp 30 juta. Oh bunganya ternyata masing-masing sudah Rp 10 juta. Mestinya Rp 30 juta dipotong Rp 10 juta enggak? Itu dilakukan enggak? Kalau itu tidak dilakukan, saya enggak percaya," urai dia.
"Oleh karena itu Menag dulu sudah kita rekomendasikan supaya bunga ini ditransparansikan kepada masyarakat. Ini yang digunakan untuk mengurangi sektor pemondokan sekian. Katering sekian," tandasnya.
Senada dengan Busyro, Salah satu pegiat media sosial Iramawati Oemar, juga mengkritisi wacana pemerintah yang ingin memakai dana haji untuk infrastruktur.
"Bagi publik, instruksi presiden ini bermakna bahwa pemerintah sedang sangat BUTUH DANA SEGAR tambahan. Ini makin mengherankan! Sebab setiap kali berhutang rakyat disuguhi retorika "UNTUK MEMBANGUN INFRASTRUKTUR"! tulis Iramawati dalam akun facebook miliknya.
Ia lantas menanyakan alokasi dana yang berasal dari hutang negara lain untuk membangun infrastruktur, Menurutnya infrastruktur yang sekarang diresmikan Presiden Jokowi adalah proyek-proyek pemerintahan SBY yang mangkrak.
"Lalu infrastruktur yang mana dan dimana yang sudah dibangun dengan dana hutang segitu banyak?! Setahu kami infrastruktur yang banyak diresmikan Jokowi adalah proyek-proyek lama yang sudah dimulai pembangunannya sejak jaman pemerintahan SBY dan di era Jokowi tinggal melanjutkan saja, bahkan tinggal proses finishing. Jadi infrastruktur mana yang benar-benar sudah didanai dengan hutang?! Kok sekarang malah mau mengincar bagian terbesar dana haji, alasannya juga buat bangun infrastruktur?! Jadi sebenarnya kemana larinya hutang luar negeri sebanyak itu?!" tandas Iramawati.
Mulai reaksi yang sepaham dengan pemerintah hingga tanggapan paling ekstrem yang menyatakan menolak keras, dengan alasan takut dana haji itu bermasalah yang berujung pada keterlambatan keberangkatan jamaah haji ke tanah suci.
 |
| Busyro Muqoddas |
Reaksi masyarakat yang beragam itu menunjukkan bahwa betapa pengelolaan dana haji harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Memang, di satu sisi dana haji yang terkumpul mencapai puluhan triliun itu sangat menggoda untuk dimanfaatkan.
Di sisi lain, pemerintah yang minim dana untuk merealisasikan proyek infrastruktur melirik dana haji tersebut dapat dioptimalkan. Selain berguna untuk negara, juga dapat memberi hasil investasi lebih tinggi dibanding hasil investasi selama ini di sektor keuangan.
Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah yang juga pernah menjabat sebagai ketua KPK, Busyro Muqoddas menggelontorkan kritik tajam terkait rencana pemerintah yang ingin menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Apa saja?
Pertama, Busyro mempertanyakan apakah Presiden Joko Widodo berhak menggunakan dana haji yang notabene bukan berasal dari pemerintah.
"Apakah presiden punya kewenangan institusional untuk membuat keputusan dana nonpemerintah. Dana haji yang niatnya, tujuannya itu untuk naik haji, haji itu ibadah kategori ibadah khusus, itu tidak boleh dananya berasal dari hasil-hasil yang meragukan kehalalannya. Atas dasar itu maka yang punya kewenangan untuk menggunakan duit itu kan jemaah haji yang jumlahnya ratusan ribu," kata Busyro usai Pembukaan Sekolah Antikorupsi ICW di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (1/8).
"Tidak boleh hanya melalui Menag aja, harus jemaah haji semua, satu orangpun enggak boleh," sambungnya.
Busyro kemudian juga masih bertanya-tanya perihal untuk apa dan siapa infrastruktur yang dibangun dari dana haji itu diperuntukkan. Busyro khawatir sasarannya tidak tepat.
"Lalu untuk infrastruktur, infastruktur ini jenis apa? Dimana? Untuk apa? siapa yang akan memperoleh keuntungan dari infrastruktur yang pakai dana haji itu loh. Siapa yang menentukan jenis penggunaannya, besarnya lalu dan seterusnya yang akan manfaatnya itu apakah ada kaitan dengan kepentingan jemaah haji yang uangnya Rp 87 triliun itu atau apakah tidak sama sekali," beber dia.
"Apakah manfaatnya untuk rakyat secara umum? Tidak hanya calon jemaah haji, umum lintas agama atau lintas etnis? Jangan-jangan kalau itu tidak, malah jangan-jangan untuk kepentingan memperlancar kepentingan bisnis tertentu? Kalau itu terjadi maka penggunaan uang itu semakin tidak berkeadaban," sambung Busyro.
Busyro juga meragukan argumen pemerintah yang menyatakan dana haji digunakan infrastruktur agar tidak mengendap dan tidak disalahgunakan. Menurutnya, hal tersebut bisa jadi hanya alibi pemerintah saja.
"Itu seakan positif ya, tapi coba riset deh, satu aja, sekarang warga negara beragama islam, daftar haji sekarang bayar Rp 25 juta. Orang ini hajinya bisa macem-macem, Ada yang bisa 5 tahun lagi, 20 tahun lagi baru bisa haji. Sekarang berpuluh-puluh tahun itu uang ada bunganya," tutur mantan Wakil Ketua KPK itu.
Ia juga mempersoalkan, apakah persoalan bunga itu dihitung lalu digunakan enggak untuk mengurangi ongkos naik haji atau tidak.
"Misalnya dihitung ONH objektif, pesawat sekian, gedung sekian, oke ya Rp 30 juta. Oh bunganya ternyata masing-masing sudah Rp 10 juta. Mestinya Rp 30 juta dipotong Rp 10 juta enggak? Itu dilakukan enggak? Kalau itu tidak dilakukan, saya enggak percaya," urai dia.
"Oleh karena itu Menag dulu sudah kita rekomendasikan supaya bunga ini ditransparansikan kepada masyarakat. Ini yang digunakan untuk mengurangi sektor pemondokan sekian. Katering sekian," tandasnya.
Senada dengan Busyro, Salah satu pegiat media sosial Iramawati Oemar, juga mengkritisi wacana pemerintah yang ingin memakai dana haji untuk infrastruktur.
"Bagi publik, instruksi presiden ini bermakna bahwa pemerintah sedang sangat BUTUH DANA SEGAR tambahan. Ini makin mengherankan! Sebab setiap kali berhutang rakyat disuguhi retorika "UNTUK MEMBANGUN INFRASTRUKTUR"! tulis Iramawati dalam akun facebook miliknya.
Ia lantas menanyakan alokasi dana yang berasal dari hutang negara lain untuk membangun infrastruktur, Menurutnya infrastruktur yang sekarang diresmikan Presiden Jokowi adalah proyek-proyek pemerintahan SBY yang mangkrak.
"Lalu infrastruktur yang mana dan dimana yang sudah dibangun dengan dana hutang segitu banyak?! Setahu kami infrastruktur yang banyak diresmikan Jokowi adalah proyek-proyek lama yang sudah dimulai pembangunannya sejak jaman pemerintahan SBY dan di era Jokowi tinggal melanjutkan saja, bahkan tinggal proses finishing. Jadi infrastruktur mana yang benar-benar sudah didanai dengan hutang?! Kok sekarang malah mau mengincar bagian terbesar dana haji, alasannya juga buat bangun infrastruktur?! Jadi sebenarnya kemana larinya hutang luar negeri sebanyak itu?!" tandas Iramawati.