Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud) Muhadjir Effendy menghapus pendidikan agama sejalan dengan pemberlakuan sekolah lima hari dalam satu pekan, dianggap semakin aneh oleh politisi PPP.
"Tambah aneh. Pendidkan agama merupakan kurikulum yang wajib diajarkan di sekolah," kata Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati, Selasa (13/6).
Sebelumnya Fraksi PPP secara tegas telah menyatakan penolakan terhadap kebijakan sekolah lima hari dalam satu pekan.
Penolakan tersebut karena kebijakan yang akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru 2017/2018 pada Juli mendatang, tak ubahnya seperti wacana full day school yang pernah menjadi polemik dalam lingkup publik.
Apalagi ditambah dengan menghapus pendidikan agama di sekolah.
"PPP menolak (penghapusan itu). Selain bertentangan dengan undang-undang Sisdiknas, juga UUD," pungkas Anggota Komisi X DPR itu.
 |
| Aksi Pelajar SMA Tembak Cinta Di Muka Umum dan Bikin Geram Warganet |
"Tambah aneh. Pendidkan agama merupakan kurikulum yang wajib diajarkan di sekolah," kata Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati, Selasa (13/6).
Sebelumnya Fraksi PPP secara tegas telah menyatakan penolakan terhadap kebijakan sekolah lima hari dalam satu pekan.
Penolakan tersebut karena kebijakan yang akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru 2017/2018 pada Juli mendatang, tak ubahnya seperti wacana full day school yang pernah menjadi polemik dalam lingkup publik.
Apalagi ditambah dengan menghapus pendidikan agama di sekolah.
"PPP menolak (penghapusan itu). Selain bertentangan dengan undang-undang Sisdiknas, juga UUD," pungkas Anggota Komisi X DPR itu.