Dari total hibah itu, sebesar US$280 juta berupa uang tunai yang terdiri dari sumbangan masyarakat sebesar US$250 juta dan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebesar US$30 juta.
Sementara US$250 juta sisanya berbentuk makanan, obat-obatan, selimut, dan alat-alat kedokteran.
"Semua sumbangan itu merupakan hibah (pemberian), bukan utang yang harus dibayar. Sumbangan berupa hibah ini tentu saja lebih baik daripada sumbangan yang berupa utang. Karena utang ini di kemudian hari akan menjadi beban masyarakat Indonesia. Meskipun utang itu bersifat pinjaman lunak (soft loan), rakyat Indonesia tetap harus membayarnya," ungkap Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin usai pertemuan antara MUI dan 17 duta besar negara-negara Islam di Jakarta, 12/01/2005.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan bahwa sebaiknya bantuan luar negeri untuk korban gempa dan tsunami berbentuk hibah, bukan pinjaman. Pemerintah, kata Presiden, menghindari adanya pinjaman (utang) baru untuk proses pemulihan Aceh pascagempa dan tsunami.
Menurut Din, sumbangan sebanyak itu baru dari satu negara, yakni Arab Saudi. Beberapa negara Timur Tengah lainnya pun berkomitmen untuk membantu masyarakat korban bencana di Aceh dan Sumut. Bahkan IDB (Islamic Development Bank) akan mengucurkan dana sebesar US$300 juta. Hal ini, kata Din, menunjukkan bahwa solidaritas di antara negara-negara Islam terjalin sangat erat.
"Jadi, sesungguhnya negara-negara Islam memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membantu masyarakat korban gempa. Besarnya bantuan ini bisa diartikan sebagai sangkalan terhadap opini yang berkembangbahwa bantuan dari negara-negara Islam sangat kecil. Ini terjadi akibat kurangnya publikasi."
Oleh sebab itu, sambung Din, yang tidak boleh diabaikan oleh kita adalah pada proses pengawasan. Artinya, semua sumbangan bagi korban gempa dan tsunami, baik yang berasal dari negara-negara Islam maupun negara lainnya harus dilakukan secara transparan. Dengan demikian, akan menghilangkan kecurigaan dari berbagai kalangan terhadap pemerintah. "Pemerintah harus transparan menjelaskan semua sumbangan yang masuk ke Indonesia. Sebab, sumbangan itu adalah amanah yang harus disampaikan kepada para korban sebagai pihak yang berhak," tegas Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.
Jangan kita kira bahwa negara Arab (Negara Islam) adalah negara yang kikir. Menurut sumber Koran Tempo, negara Arab adalah negara yang memberi bantuan terbesar bagi korban Tsunami di Aceh.
Tidak seperti Australia, Jepang, China, Amerika dll, negara Arab Saudi memberikan bantuan 100% murni, bukan berupa pinjaman lunak jangka panjang.
Juru bicara Departemen Luan Negeri Yuri Oktavian Thamrin menegaskan, "Tidak seperti negara lain, mereka (Arab Saudi) memberikan bantuan tanpa publikasi. Semua cash (tunai). Hanya mereka silence (diam-diam) tidak di publikasikan, tidak seperti negara lain yang hanya menyerahkan tiga kotak kecil obat-obatan, tapi minta disorot media TV" ujarnya.
Jadi jangan kita anggap bahwa negara Arab Saudi adalah negara kaya yang kikir. Karena bantuan yang diberikan Saudi adalah hibah, Tak seperti bantuan yang diberikan oleh Australia, Jepang, Amerika dll adalah sebuah pinjaman yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia (PLUS BUNGANYA).
“Semua sumbangan itu merupakan hibah (pemberian), bukan utang yang harus dibayar. Sumbangan berupa hibah ini tentu saja lebih baik daripada sumbangan yang berupa utang. Karena utang ini di kemudian hari akan menjadi beban masyarakat Indonesia. Meskipun utang itu bersifat pinjaman lunak (soft loan), Indonesia tetap harus membayarnya,” pungkasnya.
Sementara US$250 juta sisanya berbentuk makanan, obat-obatan, selimut, dan alat-alat kedokteran.
"Semua sumbangan itu merupakan hibah (pemberian), bukan utang yang harus dibayar. Sumbangan berupa hibah ini tentu saja lebih baik daripada sumbangan yang berupa utang. Karena utang ini di kemudian hari akan menjadi beban masyarakat Indonesia. Meskipun utang itu bersifat pinjaman lunak (soft loan), rakyat Indonesia tetap harus membayarnya," ungkap Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin usai pertemuan antara MUI dan 17 duta besar negara-negara Islam di Jakarta, 12/01/2005.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan bahwa sebaiknya bantuan luar negeri untuk korban gempa dan tsunami berbentuk hibah, bukan pinjaman. Pemerintah, kata Presiden, menghindari adanya pinjaman (utang) baru untuk proses pemulihan Aceh pascagempa dan tsunami.
Menurut Din, sumbangan sebanyak itu baru dari satu negara, yakni Arab Saudi. Beberapa negara Timur Tengah lainnya pun berkomitmen untuk membantu masyarakat korban bencana di Aceh dan Sumut. Bahkan IDB (Islamic Development Bank) akan mengucurkan dana sebesar US$300 juta. Hal ini, kata Din, menunjukkan bahwa solidaritas di antara negara-negara Islam terjalin sangat erat.
"Jadi, sesungguhnya negara-negara Islam memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membantu masyarakat korban gempa. Besarnya bantuan ini bisa diartikan sebagai sangkalan terhadap opini yang berkembangbahwa bantuan dari negara-negara Islam sangat kecil. Ini terjadi akibat kurangnya publikasi."
Oleh sebab itu, sambung Din, yang tidak boleh diabaikan oleh kita adalah pada proses pengawasan. Artinya, semua sumbangan bagi korban gempa dan tsunami, baik yang berasal dari negara-negara Islam maupun negara lainnya harus dilakukan secara transparan. Dengan demikian, akan menghilangkan kecurigaan dari berbagai kalangan terhadap pemerintah. "Pemerintah harus transparan menjelaskan semua sumbangan yang masuk ke Indonesia. Sebab, sumbangan itu adalah amanah yang harus disampaikan kepada para korban sebagai pihak yang berhak," tegas Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.
Jangan kita kira bahwa negara Arab (Negara Islam) adalah negara yang kikir. Menurut sumber Koran Tempo, negara Arab adalah negara yang memberi bantuan terbesar bagi korban Tsunami di Aceh.
Tidak seperti Australia, Jepang, China, Amerika dll, negara Arab Saudi memberikan bantuan 100% murni, bukan berupa pinjaman lunak jangka panjang.
Juru bicara Departemen Luan Negeri Yuri Oktavian Thamrin menegaskan, "Tidak seperti negara lain, mereka (Arab Saudi) memberikan bantuan tanpa publikasi. Semua cash (tunai). Hanya mereka silence (diam-diam) tidak di publikasikan, tidak seperti negara lain yang hanya menyerahkan tiga kotak kecil obat-obatan, tapi minta disorot media TV" ujarnya.
Jadi jangan kita anggap bahwa negara Arab Saudi adalah negara kaya yang kikir. Karena bantuan yang diberikan Saudi adalah hibah, Tak seperti bantuan yang diberikan oleh Australia, Jepang, Amerika dll adalah sebuah pinjaman yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia (PLUS BUNGANYA).
“Semua sumbangan itu merupakan hibah (pemberian), bukan utang yang harus dibayar. Sumbangan berupa hibah ini tentu saja lebih baik daripada sumbangan yang berupa utang. Karena utang ini di kemudian hari akan menjadi beban masyarakat Indonesia. Meskipun utang itu bersifat pinjaman lunak (soft loan), Indonesia tetap harus membayarnya,” pungkasnya.