Sosok Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memang menjadi pemberitaan setelah dukungannya kepada umat muslim dan kedekatannya dengan masyarakat. Tak heran jika Panglima TNI begitu dicintai oleh rakyatnya dan bahkan beredar keinginan masyarakat untuk menjadikannya presiden.
Namun sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan terlontar dari Jenderal Gatot. Hal ini ia sampaikan secara terbuka dalam rapat kerja bersama dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Diungkapkannya bahwa ia merasa kesal karena kewenangannya telah dipangkas oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015. Bahkan saat ini kewenangannya sudah tidak ada.
Alasannya adalah karena Panglima TNI saat ini sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya lagi dalam membuat dokumen rencana anggaran dalam jangka panjang, menengah dan pendek di Angkatan Darat, Laut dan Udara. Semua tanggung jawab tersebut sudah diambil alih oleh Kementerian Pertahanan.
Ia mengungkapkan bahwa seharusnya memang keluhan tersebut hendaknya disampaikan pada periode 2015-2016 lalu, namun ia baru menyampaikannya mengingat masa jabatannya akan segera berakhir.
"Saya buka ini untuk mempersiapkan adik-adik saya. Karena saya mungkin besok bisa diganti, paling lambat bulan Maret 2018, saya harus diganti," ucapnya seperti dikutip dari Jawapos.
Berdasarkan penuturan Jenderal Gatot Nurmantyo, pihak Komisi I DPR yang diwakili oleh Effendy Simbolon kemudian meminta penjelasan dari Menhan Ryamizard. Ternyata Menteri Pertahanan tersebut akan menjelaskan namun tanpa diliput oleh awak media.
Baca Juga:
Namun sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan terlontar dari Jenderal Gatot. Hal ini ia sampaikan secara terbuka dalam rapat kerja bersama dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Diungkapkannya bahwa ia merasa kesal karena kewenangannya telah dipangkas oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015. Bahkan saat ini kewenangannya sudah tidak ada.
Alasannya adalah karena Panglima TNI saat ini sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya lagi dalam membuat dokumen rencana anggaran dalam jangka panjang, menengah dan pendek di Angkatan Darat, Laut dan Udara. Semua tanggung jawab tersebut sudah diambil alih oleh Kementerian Pertahanan.
Ia mengungkapkan bahwa seharusnya memang keluhan tersebut hendaknya disampaikan pada periode 2015-2016 lalu, namun ia baru menyampaikannya mengingat masa jabatannya akan segera berakhir.
"Saya buka ini untuk mempersiapkan adik-adik saya. Karena saya mungkin besok bisa diganti, paling lambat bulan Maret 2018, saya harus diganti," ucapnya seperti dikutip dari Jawapos.
Berdasarkan penuturan Jenderal Gatot Nurmantyo, pihak Komisi I DPR yang diwakili oleh Effendy Simbolon kemudian meminta penjelasan dari Menhan Ryamizard. Ternyata Menteri Pertahanan tersebut akan menjelaskan namun tanpa diliput oleh awak media.
Baca Juga:
- Ingin Agar Sudutkan Islam, Jawaban Panglima TNI Ini Justru Permalukan Mata Najwa
- Panglima TNI Ini Ingatkan Agar Jangan Jadi Pengkhianat Bangsa Jika Tak Ingin Diadzab Allah
- Panglima TNI Ini Khawatir Dengan Niat Bangsa Asing Yang Biayai Pemberantasan Terorisme