Quick Count Pilkada DKI yang dilakukan oleh lembaga survei independen menunjukkan bahwa pasangan calon gubernur nomor urut 3, Anies-Sandi semakin di depan menyalip dua pesaingnya, Ahok dan Agus.
Terkait hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau masyarakat menjaga persatuan meski pilihan pemimpin berbeda di pilkada DKI 2017. Siapapun yang menang harus diterima dengan lapang dada.
"Saya berdoa semoga Pilkada yang dilaksanakan serentak hari ini berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab, penuh kegembiraan dan jauh dari tekanan," demikian dikatakan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (15/2/2017).
Pilkada atau pemilihan kepala daerah, lanjutnya, merupakan hak konstitusional warga untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Apa pun pilihan warga, imbuh Zainut, itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi.
"Pilihan boleh berbeda, yang penting harus tetap dijaga persatuan, persaudaraan dan kerukunan antarwarga. Jangan karena gara-gara pilkada terjadi perpecahan di masyarakat," imbaunya.
"Semua hiruk pikuk selama masa kampanye harus selesai hari ini. Siapa pun yang akan terpilih harus kita terima dengan lapang dada. Karena itu adalah pilihan rakyat dan harus kita hormati. Gubernur atau bupati/walikota yang terpilih adalah pemimpin kita semuanya," pungkas Zainut.
 |
| Hasil Quick Count Pilkada Dki 2017 |
Terkait hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau masyarakat menjaga persatuan meski pilihan pemimpin berbeda di pilkada DKI 2017. Siapapun yang menang harus diterima dengan lapang dada.
"Saya berdoa semoga Pilkada yang dilaksanakan serentak hari ini berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab, penuh kegembiraan dan jauh dari tekanan," demikian dikatakan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (15/2/2017).
Pilkada atau pemilihan kepala daerah, lanjutnya, merupakan hak konstitusional warga untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Apa pun pilihan warga, imbuh Zainut, itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi.
"Pilihan boleh berbeda, yang penting harus tetap dijaga persatuan, persaudaraan dan kerukunan antarwarga. Jangan karena gara-gara pilkada terjadi perpecahan di masyarakat," imbaunya.
"Semua hiruk pikuk selama masa kampanye harus selesai hari ini. Siapa pun yang akan terpilih harus kita terima dengan lapang dada. Karena itu adalah pilihan rakyat dan harus kita hormati. Gubernur atau bupati/walikota yang terpilih adalah pemimpin kita semuanya," pungkas Zainut.