Tidak adanya pihak yang mengaku menaikkan tarif biaya pengurusan surat kendaraan membuat mantan ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) angkat bicara. Menurutnya, kesalahan ada pada Habib Rizieq.
“Kata Presiden kenaikan biaya STNK/BPKB terlalu tinggi. Polri & Kemenkeu mangaku bukan pihak yg menetapkannya. Salahnya Habib Riziq. Hahaha.,” kata Mahfud lewat akun Twitter pribadi, Jumat (06/01/2017).
Tentu saja tanggapan Mahfud soal kisruh kenaikan surat kendaran tersebut hanya kelakar karena melihat Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kompak tidak ada yang mengaku menetapkan kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.
Jokowi justru mempertanyakan kenaikkan signifikan pada tarif penerbitan STNK dan BPKB hingga tiga kali lipat, yang mulai berlaku hari ini yang dianggapnya membebani masyarakat. "Presiden mengingatkan waktu di Bogor, kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution setelah menerima arahan dalam rapat Sidang Kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1).
Ada pun Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan tarif hingga 3 kali lipat itu bukan usulan langsung dari Kementerian Keuangan melainkan hasil pertimbangan dari usulan yang diajukan oleh Polri.
"Untuk masalah SIM ini dari Polri termasuk yang terakhir, biasanya untuk seluruh BLU kita membuat memang review setiap saat, apakah tarifnya sesuai atau tidak, bukan dari Kemenkeu," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, Tito Karnavian menyatakan, kenaikan biaya tersebut bukan inisiastif dari Polri tapi berdasarkan kebijakan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kenaikan ini bukan dari Polri, tolong dipahami. Kenaikan itu karena temuan BPK," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).
Tito Karnavian juga menyebut jika usulan mengenai kenaikan tarif penerbitan STNK dan BPKB tidak hanya datang dari lembaganya melainkan usulannya lebih banyak disampaikan oleh DPR. “Itu merupakan lintas sektoral dan sudah dibicarakan panjang dengan Komsi III DPR dan Banggar (Badan Anggaran DPR). Itu usulan banyak dari Banggar. Intinya adalah untuk pelayanan publik lebih baik,” kata Tito.
Akan tetapi, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo membantah pernah ada pembahasan mengenai kenaikkan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Polri sebagai mitra kerja komisi III.
"Komisi III sama sekali tidak terlibat soal kenaikan biaya STNK maupun BPKB. Kami justru mempertanyakan kenaikan tersebut," ujar Bambang seperti dilansir Rimanews, Jumat (6/1/2016).
Status "Salahnya Habib Rizieq" yang di unggah Mahfud tersebut langsung menuai reaksi dari netizen. setidaknya 1.500 lebih netizen pun mengutip ulang status milik Mahfud MD tersebut di linimas twitter.
Lewat status yang lain, dengan pesan berbeda, Mahfud kembali mencuitkan hal yang mengaitkan nama Habib Rizieq.
“Kata Presiden kenaikan biaya STNK/BPKB terlalu tinggi. Polri & Kemenkeu mangaku bukan pihak yg menetapkannya. Salahnya Habib Riziq. Hahaha.,” kata Mahfud lewat akun Twitter pribadi, Jumat (06/01/2017).
Tentu saja tanggapan Mahfud soal kisruh kenaikan surat kendaran tersebut hanya kelakar karena melihat Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kompak tidak ada yang mengaku menetapkan kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.
Jokowi justru mempertanyakan kenaikkan signifikan pada tarif penerbitan STNK dan BPKB hingga tiga kali lipat, yang mulai berlaku hari ini yang dianggapnya membebani masyarakat. "Presiden mengingatkan waktu di Bogor, kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution setelah menerima arahan dalam rapat Sidang Kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1).
Ada pun Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan tarif hingga 3 kali lipat itu bukan usulan langsung dari Kementerian Keuangan melainkan hasil pertimbangan dari usulan yang diajukan oleh Polri.
"Untuk masalah SIM ini dari Polri termasuk yang terakhir, biasanya untuk seluruh BLU kita membuat memang review setiap saat, apakah tarifnya sesuai atau tidak, bukan dari Kemenkeu," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, Tito Karnavian menyatakan, kenaikan biaya tersebut bukan inisiastif dari Polri tapi berdasarkan kebijakan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kenaikan ini bukan dari Polri, tolong dipahami. Kenaikan itu karena temuan BPK," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).
Tito Karnavian juga menyebut jika usulan mengenai kenaikan tarif penerbitan STNK dan BPKB tidak hanya datang dari lembaganya melainkan usulannya lebih banyak disampaikan oleh DPR. “Itu merupakan lintas sektoral dan sudah dibicarakan panjang dengan Komsi III DPR dan Banggar (Badan Anggaran DPR). Itu usulan banyak dari Banggar. Intinya adalah untuk pelayanan publik lebih baik,” kata Tito.
Akan tetapi, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo membantah pernah ada pembahasan mengenai kenaikkan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Polri sebagai mitra kerja komisi III.
"Komisi III sama sekali tidak terlibat soal kenaikan biaya STNK maupun BPKB. Kami justru mempertanyakan kenaikan tersebut," ujar Bambang seperti dilansir Rimanews, Jumat (6/1/2016).
Status "Salahnya Habib Rizieq" yang di unggah Mahfud tersebut langsung menuai reaksi dari netizen. setidaknya 1.500 lebih netizen pun mengutip ulang status milik Mahfud MD tersebut di linimas twitter.
Lewat status yang lain, dengan pesan berbeda, Mahfud kembali mencuitkan hal yang mengaitkan nama Habib Rizieq.
