Terkait maraknya buruh china yang masuk secara ilegal ke Indonesia, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mendesak Presiden Joko Widodo agar segera memecat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri dan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie karena dinilai telah gagal mengawasi masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China.
"Sudah segera copot saja Menteri Tenaga Kerja dan Dirjen Imigrasi jangan sampai akibat ketidak becusan mereka mengurus dan menjalankan tugas mereka yang menyebabkan masuknya ratusan ribu WNA illegal yang berniaga dan bekerja di Indonesia," kata Arief melalui pesan tertulis seperti dilansir dari merdeka.com, Kamis (22/12).
Arief menduga ada oknum di Kemenkertrans dan Dirjen Imigrasi yang 'bermain' terkait TKA ilegal China yang masuk ke Indonesia. Dua institusi itu, kata Arief, telah dijadikan ladang bisnis.
"Sangat bohong sekali kalau masuknya TKA ilegal dan WNA ilegal asal China jika tidak melibatkan petinggi petinggi di Keimigrasian dan Departemen Tenaga Kerja. Pasti ada pratik mafia besar yang bekerja memasukan TKA dan WNA ilegal di kedua jajaran pemerintahan tersebut," ungkapnya.
Besarnya jumlah tenaga kerja asing ilegal dari China itu membuat Indonesia mengalami kerugian besar. Arief menuturkan kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas TKA ilegal itu semisal berkurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat hingga menurunnya pendapatan pengusaha domestik.
"Kerugian tersebut diantaranya adalah hilangnya kesempatan masyarakat Indonesia dalam memasuki lapangan kerja di berbagai sektor baik informal dan formal, serta menurunnya pendapatan para pemilik usaha di sektor niaga di pertokoan pertokoan sebab banyak WNA secara ilegal melakukan aktivitas perniagaan di pasar-pasar dan pertokoan," jelas dia.
Kerugian lainnya, lanjut Arief, terjadi di sektor pajak. Penerimaan pajak untuk negara menjadi berkurang karena TKA asal China utuk masuk secara ilegal sehingga tidak terdaftar dan dikenakan pajak.
"Sementara kerugian yang dialami oleh Negara dari sisi ekonomi adalah tidak adanya penerimaan negara berupa Pajak sebab mereka saja masuk secara ilegal dan mana mungkin akan bayar Pajak sebagai TKA dan WNA yang melakukan aktivitas niaga secara ilegal," tegasnya.
Oleh karena itu, Partai Gerindra meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun langsung memberantas dugaan pungli di Kemenakertrans dan keimigrasian terkait masuknya tenaga kerja asing ilegal tersebut.
"Partai Gerindra meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun langsung memberantas para mafia importir TKA dan WNA ilegal yang masuk Ke Indonesia dengan difasilitasi oleh Imigrasi dan Depnaker," tandasnya.
Ditambahkannya, Jokowi juga didesak untuk segera melakukan sidak ke pasar dan pertokoan di sejumlah daerah mengecek aktivitas ilegal tenaga kerja asing asal China itu.
"Partai Gerindra mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan sidak ke pasar dan pertokoan di Jakarta dan kota kota besar dimana banyak WNA ilegal melakukan aktivitas niaga serta perusahaan perkebunan dan pertambangan dan konstruksi di daerah yang banyak mengunakan TKA ilegal," pungkasnya. (mdk)
 |
| Sidak ke Penampungan TKW, Menaker Hanif Dhakiri Panjat Pagar |
"Sudah segera copot saja Menteri Tenaga Kerja dan Dirjen Imigrasi jangan sampai akibat ketidak becusan mereka mengurus dan menjalankan tugas mereka yang menyebabkan masuknya ratusan ribu WNA illegal yang berniaga dan bekerja di Indonesia," kata Arief melalui pesan tertulis seperti dilansir dari merdeka.com, Kamis (22/12).
Arief menduga ada oknum di Kemenkertrans dan Dirjen Imigrasi yang 'bermain' terkait TKA ilegal China yang masuk ke Indonesia. Dua institusi itu, kata Arief, telah dijadikan ladang bisnis.
"Sangat bohong sekali kalau masuknya TKA ilegal dan WNA ilegal asal China jika tidak melibatkan petinggi petinggi di Keimigrasian dan Departemen Tenaga Kerja. Pasti ada pratik mafia besar yang bekerja memasukan TKA dan WNA ilegal di kedua jajaran pemerintahan tersebut," ungkapnya.
Besarnya jumlah tenaga kerja asing ilegal dari China itu membuat Indonesia mengalami kerugian besar. Arief menuturkan kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas TKA ilegal itu semisal berkurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat hingga menurunnya pendapatan pengusaha domestik.
"Kerugian tersebut diantaranya adalah hilangnya kesempatan masyarakat Indonesia dalam memasuki lapangan kerja di berbagai sektor baik informal dan formal, serta menurunnya pendapatan para pemilik usaha di sektor niaga di pertokoan pertokoan sebab banyak WNA secara ilegal melakukan aktivitas perniagaan di pasar-pasar dan pertokoan," jelas dia.
Kerugian lainnya, lanjut Arief, terjadi di sektor pajak. Penerimaan pajak untuk negara menjadi berkurang karena TKA asal China utuk masuk secara ilegal sehingga tidak terdaftar dan dikenakan pajak.
"Sementara kerugian yang dialami oleh Negara dari sisi ekonomi adalah tidak adanya penerimaan negara berupa Pajak sebab mereka saja masuk secara ilegal dan mana mungkin akan bayar Pajak sebagai TKA dan WNA yang melakukan aktivitas niaga secara ilegal," tegasnya.
Oleh karena itu, Partai Gerindra meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun langsung memberantas dugaan pungli di Kemenakertrans dan keimigrasian terkait masuknya tenaga kerja asing ilegal tersebut.
"Partai Gerindra meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun langsung memberantas para mafia importir TKA dan WNA ilegal yang masuk Ke Indonesia dengan difasilitasi oleh Imigrasi dan Depnaker," tandasnya.
Ditambahkannya, Jokowi juga didesak untuk segera melakukan sidak ke pasar dan pertokoan di sejumlah daerah mengecek aktivitas ilegal tenaga kerja asing asal China itu.
"Partai Gerindra mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan sidak ke pasar dan pertokoan di Jakarta dan kota kota besar dimana banyak WNA ilegal melakukan aktivitas niaga serta perusahaan perkebunan dan pertambangan dan konstruksi di daerah yang banyak mengunakan TKA ilegal," pungkasnya. (mdk)