Seorang mahasiswa Fakuktas Hukum Universitas Nasional (Unas), Hery Yaldika diciduk polisi saat mengikuti aksi damai 4 November di depan Istana Negara, Jumat (4/11) lalu. Saat itu juga ia langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Tapi, setelah dilepaskan kondisi kader HMI tersebut babak belur.
Salah satu teman Hery Yaldika, Laode Sudarmi mengatakan, kejadian tersebut berawal saat Hery mengikuti aksi damai 4 November. Kemudian, saat terjadi kericuhan sekitar pukul 19.45 WIB, tiba-tiba Hery menghilang.
"Habis kena gas air mata, kata dia (Hery) mau cari udara segar karena sesak nafas. Tapi karena dia di samping kebakaran, sehingga dia diambil orang yang berpakaian biasa (pakaian preman)," ujar Laode saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Rabu (9/11).
Setelah itu, lanjut dia, Hery sempat dipukuli sekelompok orang yang berpakaian biasa itu dan langsung dibawa ke dalam mobil untuk membuat Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) di Polda Metro Jaya. "Setelah itu dia dikelilingi dulu, diputar-putar, terus digebukin, terus dimasukkan ke dalam mobil, di dalam mobil itu juga, semua pakai pakaian biasa, enggak pakai pakaian dinas, terus dibawa ke sini (Ditreskrimum Polda)," ucap dia.
Terkait hal tersebut, Koordinator 200 Pengacara yang menjadi tim kuasa hukum kader HMI, Muhammad Syukur mengaku kecewa dan tersinggung dengan proses penangkapan para kader HMI usai aksi 411.
Dalam keterangan persnya, Muhammad Syukur mengatakan, proses penangkapan 5 pengurus HMI yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi jelas-jelas terlihat aneh dan sarat politik.
"Jelas kami merasa tersinggung dengan tindakan sewenang-wenang kepolisian yang datang ke kantor pusat PB HMI pada pukul 22.00 WIB. Mereka dengan serta merta membawa secara paksa Sekjen HMI, Amijaya," ujarnya.
Iapun mengungkapkan, pihaknya telah resmi melaporkan ke Komnas HAM terkait penangkapan yang dinilainya tidak sesuai itu. "Kami sudah adukan ke Komnas HAM, proses penangkapan yang tidak wajar dilakukan dinihari. Ada sekitar 30 personel polisi yang tidak pakai seragam resmi dan tidak. Ini tidak sesuai dengan kondisi normal," tukasnya.
Kondisi tidak normal yang ia maksud, dimana kata dia, Polisi datang dengan memaksa, membentak dan membawa secara paksa ke Polda Metro Jaya.
Jadi kata Syukur, penangkapan 5 anggota HMI dianggap tidak sesuai dengan tata cara penangkapan yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian.
"Pertama, kami menganggap penangkapan ini bukan bagian dari penegakan hukum, karena proses dan cara penanganannya tidak sesuai prosedur. Sangat-sangat bernuansa politis," beber dia.
Penanganan kasus ini lanjut dia, sangat tidak wajar, ia dan 200 pengacaranya akan melaporkan masalah ini ke Komnas HAM.
"Ini tidak patut karena belum ada pembuktian secara hukum. Kami yakin ini bernuansa politik. Untuk kami bersama-sama dengan Komnas HAM, siap memberikan pembelaan dan pendampingan selama proses hukum yang adik-adik kita dari HMI jalani. Kita tidak akan bergeming sedikitpun dari persoalan ini," ungkap Muhammad Syukur.
Selain itu, Syukur juga berencana melaporkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Irawan ke devisi Propam Polri.
Pasalnya pernyataan mantan Kepala Divisi Hukum Polri itu kepada HMI dinilai menjadi viral di media sosial (medsos).
"Besok kita ke Kompolnas, Komisi III DPR dan ke Propam Mabes Polri," ujarnya.
Syukur menjelaskan, pernyataan Iriawan yang diunggah ke medsos yang beredar dalam beberapa waktu terakhir itu dinilai menuding HMI sebagai provokator.
"Penyataannya yang berkembang jadi viral di media sosial yang menyatakan HMI adalah provokator" pungkas Syukur.
 |
| Mahasiswa Universitas Nasional, Hery Yaldika yang babak belur usai ditangkap polisi saat demo 4 November 2016 lalu di depan Istana Negara, Jumat (4/11). |
Salah satu teman Hery Yaldika, Laode Sudarmi mengatakan, kejadian tersebut berawal saat Hery mengikuti aksi damai 4 November. Kemudian, saat terjadi kericuhan sekitar pukul 19.45 WIB, tiba-tiba Hery menghilang.
"Habis kena gas air mata, kata dia (Hery) mau cari udara segar karena sesak nafas. Tapi karena dia di samping kebakaran, sehingga dia diambil orang yang berpakaian biasa (pakaian preman)," ujar Laode saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Rabu (9/11).
Setelah itu, lanjut dia, Hery sempat dipukuli sekelompok orang yang berpakaian biasa itu dan langsung dibawa ke dalam mobil untuk membuat Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) di Polda Metro Jaya. "Setelah itu dia dikelilingi dulu, diputar-putar, terus digebukin, terus dimasukkan ke dalam mobil, di dalam mobil itu juga, semua pakai pakaian biasa, enggak pakai pakaian dinas, terus dibawa ke sini (Ditreskrimum Polda)," ucap dia.
Terkait hal tersebut, Koordinator 200 Pengacara yang menjadi tim kuasa hukum kader HMI, Muhammad Syukur mengaku kecewa dan tersinggung dengan proses penangkapan para kader HMI usai aksi 411.
 |
| Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Irawan |
Dalam keterangan persnya, Muhammad Syukur mengatakan, proses penangkapan 5 pengurus HMI yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi jelas-jelas terlihat aneh dan sarat politik.
"Jelas kami merasa tersinggung dengan tindakan sewenang-wenang kepolisian yang datang ke kantor pusat PB HMI pada pukul 22.00 WIB. Mereka dengan serta merta membawa secara paksa Sekjen HMI, Amijaya," ujarnya.
Iapun mengungkapkan, pihaknya telah resmi melaporkan ke Komnas HAM terkait penangkapan yang dinilainya tidak sesuai itu. "Kami sudah adukan ke Komnas HAM, proses penangkapan yang tidak wajar dilakukan dinihari. Ada sekitar 30 personel polisi yang tidak pakai seragam resmi dan tidak. Ini tidak sesuai dengan kondisi normal," tukasnya.
Kondisi tidak normal yang ia maksud, dimana kata dia, Polisi datang dengan memaksa, membentak dan membawa secara paksa ke Polda Metro Jaya.
Jadi kata Syukur, penangkapan 5 anggota HMI dianggap tidak sesuai dengan tata cara penangkapan yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian.
"Pertama, kami menganggap penangkapan ini bukan bagian dari penegakan hukum, karena proses dan cara penanganannya tidak sesuai prosedur. Sangat-sangat bernuansa politis," beber dia.
Penanganan kasus ini lanjut dia, sangat tidak wajar, ia dan 200 pengacaranya akan melaporkan masalah ini ke Komnas HAM.
"Ini tidak patut karena belum ada pembuktian secara hukum. Kami yakin ini bernuansa politik. Untuk kami bersama-sama dengan Komnas HAM, siap memberikan pembelaan dan pendampingan selama proses hukum yang adik-adik kita dari HMI jalani. Kita tidak akan bergeming sedikitpun dari persoalan ini," ungkap Muhammad Syukur.
Selain itu, Syukur juga berencana melaporkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Irawan ke devisi Propam Polri.
Pasalnya pernyataan mantan Kepala Divisi Hukum Polri itu kepada HMI dinilai menjadi viral di media sosial (medsos).
"Besok kita ke Kompolnas, Komisi III DPR dan ke Propam Mabes Polri," ujarnya.
Syukur menjelaskan, pernyataan Iriawan yang diunggah ke medsos yang beredar dalam beberapa waktu terakhir itu dinilai menuding HMI sebagai provokator.
"Penyataannya yang berkembang jadi viral di media sosial yang menyatakan HMI adalah provokator" pungkas Syukur.