Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Peduli Pelayanan Publik (FKP3) mengadakan unjuk rasa di halaman Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (02/05/2016).
Dalam orasinya, Mereka menuntut Kasi Haji Kemenag Kabupaten Blitar H. Mujib untuk mundur atau dipecat dari jabatannya sebab telah 'curang' dalam pengadaan seleksi penerimaan petugas haji 2016.
Muhammad Sirojulmunir, Selaku perwakilan dari pihak FKP3 mengatakan, penerimaan petugas haji 2016 oleh Kemenag Kabupaten Blitar telah melanggar Keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh nomor D/125/2016 Bab IV pasal 7 ayat 3.
“Prosedur hukum penerimaan petugas haji tidak dilalui. Tidak ada informasi terkait penerimaan itu, baik di mading (majalah dinding-red) maupun web resmi Kemenag. Padahal sudah jelas dalam undang-undang itu, jika tahap-tahap itu dilalui,” ungkap Muhammad Sirojulmunir di sela unjukrasa.
Ia menduga setidaknya ada 3 indikasi kuat 'permainan' yang dilakukan oleh Kasi Haji Blitar. Selain tidak terbuka, Mujib selaku Kasi Haji juga telah menyelewengkan dana anggaran penerimaan petugas haji.
“Penerimaan itu jelas ada anggarannya. Dan itu dari APBN, uang rakyat, uang yang sudah kita setor melalui pajak-pajak itu,” tegasnya.
Dengan adanya 'permainan' dalam seleksi haji tersebut, pihaknya menilai ada unsur Nepotisme dalam proses seleksi petugas haji tahun 2016 ini. Pasalnya, yang mendapatkan berita tentang penerimaan petugas haji hanya orang-orang khusus.
“Kita lihat data yang diberikan kasi haji katanya sudah sosialisasi. namun ternyata apa? yang mendapatkan sosialisasi hanya orang-orang khusus yang ada dibawah naungan kemenag,” ungkapnya seperti dilansir dari beritajatim.
Mereka juga mengancam akan membawa masalah ini sampai Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kemenag Jatim, Dirjen Haji Pusat, Ombusdman Jatim dan instansi terkait lainnya.
Sementara itu dihubungi secara terpisah, Mujib selaku Kasi Haji Kemenag Blitar membantah jika telah melakukan pemufakatan jahat terkait penerimaan petugas haji. Mujib mengaku sudah melakukan sosialisasi di berbagai KUA dengan warga serta tokoh masyarakat di Blitar.
“Sebelumnya, Kami telah melakukan sosialisasi. Jadi kami tidak melanggar keputusan Dirjen,” kata Mujib.
 |
| Massa melakukan unjuk rasa di depan kantor kemenag Blitar terkait kecurangan penerimaan petugas haji 2016 / beritajatim.com |
Dalam orasinya, Mereka menuntut Kasi Haji Kemenag Kabupaten Blitar H. Mujib untuk mundur atau dipecat dari jabatannya sebab telah 'curang' dalam pengadaan seleksi penerimaan petugas haji 2016.
Muhammad Sirojulmunir, Selaku perwakilan dari pihak FKP3 mengatakan, penerimaan petugas haji 2016 oleh Kemenag Kabupaten Blitar telah melanggar Keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh nomor D/125/2016 Bab IV pasal 7 ayat 3.
“Prosedur hukum penerimaan petugas haji tidak dilalui. Tidak ada informasi terkait penerimaan itu, baik di mading (majalah dinding-red) maupun web resmi Kemenag. Padahal sudah jelas dalam undang-undang itu, jika tahap-tahap itu dilalui,” ungkap Muhammad Sirojulmunir di sela unjukrasa.
Ia menduga setidaknya ada 3 indikasi kuat 'permainan' yang dilakukan oleh Kasi Haji Blitar. Selain tidak terbuka, Mujib selaku Kasi Haji juga telah menyelewengkan dana anggaran penerimaan petugas haji.
“Penerimaan itu jelas ada anggarannya. Dan itu dari APBN, uang rakyat, uang yang sudah kita setor melalui pajak-pajak itu,” tegasnya.
Dengan adanya 'permainan' dalam seleksi haji tersebut, pihaknya menilai ada unsur Nepotisme dalam proses seleksi petugas haji tahun 2016 ini. Pasalnya, yang mendapatkan berita tentang penerimaan petugas haji hanya orang-orang khusus.
“Kita lihat data yang diberikan kasi haji katanya sudah sosialisasi. namun ternyata apa? yang mendapatkan sosialisasi hanya orang-orang khusus yang ada dibawah naungan kemenag,” ungkapnya seperti dilansir dari beritajatim.
Mereka juga mengancam akan membawa masalah ini sampai Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kemenag Jatim, Dirjen Haji Pusat, Ombusdman Jatim dan instansi terkait lainnya.
Sementara itu dihubungi secara terpisah, Mujib selaku Kasi Haji Kemenag Blitar membantah jika telah melakukan pemufakatan jahat terkait penerimaan petugas haji. Mujib mengaku sudah melakukan sosialisasi di berbagai KUA dengan warga serta tokoh masyarakat di Blitar.
“Sebelumnya, Kami telah melakukan sosialisasi. Jadi kami tidak melanggar keputusan Dirjen,” kata Mujib.