Ribuan pekerja Bin Laden Group mengamuk di kantor perusahaan konstruksi Bin Laden di Makkah pada Sabtu malam kemarin (30/4). Selain membakar bus yang sedang diparkir, mereka juga membakar beberapa mobil dan memecahkan kaca-kaca gedung di dekat kantor mereka.
Kerusuhan ini disebabkan karena perusahaan kontruksi Bin Laden dihukum akibat insiden crane yang jatuh di Masjidil Haram saat pelaksanaan haji September 2015 lalu.
Perusahaan itu dikenai sanksi denda dan tidak boleh beroperasi di Masjidil Haram. Akibatnya, perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan dan mem-PHK para karyawannya yang berjumlah puluhan ribu. Dari ribuan pekerja perusahaan kontruksi raksasa itu, 6.000 di antaranya merupakan WNI. Tidak ada WNI yang menjadi korban insiden itu.
Bagaimana kerusuhan itu bisa terjadi dan bagaimana kondisi WNI saat ini, berikut adalah penjelasan Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (1/5/2016):
Pada hari Sabtu, 30 April 2016 sekitar pukul 13.00 WS di kompleks akomodasi pekerja Bin Ladin di kawasan Iskan Fuq, Makkah, ribuan pekerja Bin Ladin yang berasal dari berbagai negara melakukan aksi pembakaran mobil petugas dan memaksa memasuki kantor pengelola. Kantor pengelola mengalami kerusakan berat dan belasan bus dibakar. Hingga pagi ini suasana masih mencekam di sekitar lokasi.
Aksi massa tersebut dipicu oleh tidak adanya distribusi logistik dan listrik sejak 30 April 2016. Para pekerja Bin Laden juga menuntut kejelasan penyelesaian gaji dan pemulangan terhadap mereka yang terkena PHK sejak 4 bulan terakhir.
Di kompleks akomodasi tersebut juga terdapat sekitar 1.000 karyawan WNI. Selain itu dalam jumlah lebih besar juga terdapat karyawan yang berasal dari Mesir, Pakistan, Bangladesh dan lainnya.
KJRI Jeddah sejak beberapa bulan terakhir telah membantu menangani kasus WNI karyawan Bin Laden Group. Pada hari kejadian, staf KJRI Jeddah yang kebetulan sedang berada di lokasi langsung melakukan berbagai upaya untuk menenangkan dan memberikan pengertian kepada sekitar 1.000 TKI di kamp tersebut agar tidak terpicu aksi anarkis, sekaligus memberikan bantuan logistik.
Aksi pembakaran yang dilakukan Ribuan Pekerja Bin Laden tersebut telah dihentikan oleh kepolisian setempat. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa dan sesuai pantauan KJRI tidak ada TKI yang terlibat atau ditangkap aparat keamanan.
Menlu telah memerintahkan agar siang ini KJRI segera mensuplai dukungan logistik secara berkala yang pengirimannya dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan sensitivitas situasi di kamp dimaksud. Menlu juga memerintahkan agar KJRI melakukan upaya-upaya untuk memastikan karyawan WNI selamat dan tidak terpancing tindakan anarkis.
Kemlu dan KJRI Jeddah hingga saat ini masih terus melakukan komunikasi dengan tokoh/komunitas WNI di Makkah untuk membantu penanganan. Komunikasi juga dilakukan dengan kontak-kontak di antara karyawan WNI.
Diperkirakan terdapat sekitar 6.000 WNI bekerja sebagai karyawan perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi, Bin Laden Group. Akibat kesulitan keuangan yang dihadapi setelah peristiwa jatuhnya crane pada musim haji lalu, ribuan karyawan di PHK, termasuk pekerja dari Indonesia.
Dubes Maftuh Sambangi Pekerja Bin Laden
Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengunjungi dan menemui langsung sejumlah WNI ekspatriat Indonesia yang bekerja di perusahaan konstruksi Saudi Binladin Group (SBG) di Makkah yang berhenti beroperasi.
Dubes Maftuh ingin mengetahui langsung kondisi keseharian, keadaan dan permasalahan mereka serta mengupayakan penyelesaian terbaik bagi mereka yang sejak empat bulan terakhir tidak lagi bekerja karena perusahaan SBG memutuskan kerja secara sepihak.
Saat ini para ekspatriat Indonesia yang belum beruntung ini ditampung di mess Aziziyah sektor 30 di Mekkah.
Dubes Maftuh mengungkapkan seluruh WNI ekspatriat yang ditampung di mess sederhana ini adalah karyawan Binladen yang jumlahnya sekitar 200 orang, belum termasuk di sejumlah mess lain yang jumlah keseluruhannya mencapai 700 orang yang belum dibayar gajinya hingga 3 bulan.
"Bapak, Mas, Adik-adik dan Saudaraku semua, mulai detik ini saya tidak akan menggunakan istilah TKI untuk Saudara- saudara sekalian, istilah ekspatriat akan saya pakai dan akan saya suarakan sebagai upaya mengangkat harkat dan martabat bangsa kita di hadapan bangsa lain, kami dari KBRI akan terus memantau perkembangan dan memberikan informasi untuk penyelesaian persoalan ini," beber Dubes Maftuh saat berbincang santai sambil lesehan bersama WNI korban PHK.
Sebagian besar ekspatriat Indonesia tersebut menginginkan kepastian gaji dan kepulangan mereka ke Indonesia. Hal itu disampaiakan oleh Damami, ketua penghuni mess Aziziyah sektor 30 di Mekkah.
"Rata- rata di sini kami sudah 3 - 4 bulan belum digaji, Pak, kami hanya ingin mendapatkan informasi kejelasan gaji dan kepulangan kami, mohon dari pihak KBRI bisa membantu kami memperoleh informasi tersebut," ujar bapak 52 tahun yang sudah bekerja satu tahun di Saudi Binladen Group.
Solekan yang berasal dari Lamongan dan Yusuf pekerja asal Pati Jawa Tengah juga ingin pulang.
"Kami ingin secepatnya pulang Pak, di sini kami sudah empat bulan tapi belum ada kejelasan gaji dan kepulangan, biar kami juga bisa memberikan kabar kepada keluarga kami di Indonesia," ujarnya.
Menurut Dubes Maftuh, kronologi tidak dibayarnya para pekerja Indonesia tidak bisa lepas dari setelah dijatuhkannya sanksi kepada perusahaan Saudi Binladen Group, selaku kontraktor utama perluasan Masjidil Haram atas insiden jatuhnya crane yang menewaskan ratusan jamaah haji pada September 2015. Pemerintah Arab Saudi menghentikan kerjasama dan pembayaran berbagai proyek pembangunan Binladen dan akibatnya perusahaan raksasa milik keluarga Bin Ladin tersebut mengalami kesulitan keuangan dan melakukan PHK massal terhadap pekerja yang bekerja pada proyek tersebut termasuk, pekerja dari Indonesia.
Upaya penyelesaian telah dilakukan oleh KBRI Riyadh dengan mengirimkan Nota kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk meminta pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus ekspatriat korban PHK tersebut.
Langkah tersebut juga termasuk mengawal dan melakukan pendampingan serta mendorong perusahaan untuk melakukan langkah segera (immediate action) guna memenuhi hak-hak karyawan yang tidak lagi bekerja berupa gaji yang belum dibayarkan dalam beberapa bulan terakhir serta proses pemulangan segera.
"Saya berkomitmen untuk membantu saudara-saudara saya yang kurang beruntung di Arab Saudi ini," kata Dubes yang baru 28 hari menjalankan tugas sebagai Duta Besar RI di Arab Saudi dengan mimik terenyuh.
Setelah selesai dialog selanjutnya Dubes Maftuh turun dari lantai 7 menyusuri tangga menemui warga di setiap lantai bangunan dan ruangan untuk memastikan keadaan mereka, sembari juga memberikan bantuan bahan makanan dan obat-obatan bagi WNI yang bekerja pada perusahaan Saudi Binladen Group yang berada di Aziziyah sektor 30 di Kota Makkah.
Blusukan dan silaturahim Dubes RI dengan ekspatriat Indonesia yang bekerja di sektor konstruksi juga berlanjut di Riyadh. Pada Jumat 15/4/2016, Dubes RI kembali menemui warga dan WNI yang bekerja di Perusahaan Empower dan Unistar di Riyadh yang merupakan anak perusahaan konstruksi Saudi Binladin Group.
Berdasarkan catatan KBRI, sekitar 260 karyawan asal Indonesia saat ini tidak lagi bekerja di perusahaan dan tinggal di mess karyawan menunggu proses pemulangan dan penyelesaian hak-haknya.
Sebelum melantunkan doa penutup dalam pertemuan tersebut, Dubes Maftuh menegaskan bahwa tugas diplomat adalah menjadi pelayan yang baik untuk segenap WNI yang berada di Kerajaan Arab Saudi.
"Inilah yang saya sebut dengan "diplomasiyyah insaniyyah" (Humanitarian Diplomacy) yang menekankan bahwa segala aktivitas diplomatik harus diarahkan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat," pungkasnya
Kerusuhan ini disebabkan karena perusahaan kontruksi Bin Laden dihukum akibat insiden crane yang jatuh di Masjidil Haram saat pelaksanaan haji September 2015 lalu.
Perusahaan itu dikenai sanksi denda dan tidak boleh beroperasi di Masjidil Haram. Akibatnya, perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan dan mem-PHK para karyawannya yang berjumlah puluhan ribu. Dari ribuan pekerja perusahaan kontruksi raksasa itu, 6.000 di antaranya merupakan WNI. Tidak ada WNI yang menjadi korban insiden itu.
 |
| Ribuan Pekerja Bin Laden Ngamuk di Makkah |
Bagaimana kerusuhan itu bisa terjadi dan bagaimana kondisi WNI saat ini, berikut adalah penjelasan Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (1/5/2016):
Pada hari Sabtu, 30 April 2016 sekitar pukul 13.00 WS di kompleks akomodasi pekerja Bin Ladin di kawasan Iskan Fuq, Makkah, ribuan pekerja Bin Ladin yang berasal dari berbagai negara melakukan aksi pembakaran mobil petugas dan memaksa memasuki kantor pengelola. Kantor pengelola mengalami kerusakan berat dan belasan bus dibakar. Hingga pagi ini suasana masih mencekam di sekitar lokasi.
Aksi massa tersebut dipicu oleh tidak adanya distribusi logistik dan listrik sejak 30 April 2016. Para pekerja Bin Laden juga menuntut kejelasan penyelesaian gaji dan pemulangan terhadap mereka yang terkena PHK sejak 4 bulan terakhir.
Di kompleks akomodasi tersebut juga terdapat sekitar 1.000 karyawan WNI. Selain itu dalam jumlah lebih besar juga terdapat karyawan yang berasal dari Mesir, Pakistan, Bangladesh dan lainnya.
KJRI Jeddah sejak beberapa bulan terakhir telah membantu menangani kasus WNI karyawan Bin Laden Group. Pada hari kejadian, staf KJRI Jeddah yang kebetulan sedang berada di lokasi langsung melakukan berbagai upaya untuk menenangkan dan memberikan pengertian kepada sekitar 1.000 TKI di kamp tersebut agar tidak terpicu aksi anarkis, sekaligus memberikan bantuan logistik.
Aksi pembakaran yang dilakukan Ribuan Pekerja Bin Laden tersebut telah dihentikan oleh kepolisian setempat. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa dan sesuai pantauan KJRI tidak ada TKI yang terlibat atau ditangkap aparat keamanan.
Menlu telah memerintahkan agar siang ini KJRI segera mensuplai dukungan logistik secara berkala yang pengirimannya dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan sensitivitas situasi di kamp dimaksud. Menlu juga memerintahkan agar KJRI melakukan upaya-upaya untuk memastikan karyawan WNI selamat dan tidak terpancing tindakan anarkis.
Kemlu dan KJRI Jeddah hingga saat ini masih terus melakukan komunikasi dengan tokoh/komunitas WNI di Makkah untuk membantu penanganan. Komunikasi juga dilakukan dengan kontak-kontak di antara karyawan WNI.
Diperkirakan terdapat sekitar 6.000 WNI bekerja sebagai karyawan perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi, Bin Laden Group. Akibat kesulitan keuangan yang dihadapi setelah peristiwa jatuhnya crane pada musim haji lalu, ribuan karyawan di PHK, termasuk pekerja dari Indonesia.
Dubes Maftuh Sambangi Pekerja Bin Laden
Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengunjungi dan menemui langsung sejumlah WNI ekspatriat Indonesia yang bekerja di perusahaan konstruksi Saudi Binladin Group (SBG) di Makkah yang berhenti beroperasi.
Dubes Maftuh ingin mengetahui langsung kondisi keseharian, keadaan dan permasalahan mereka serta mengupayakan penyelesaian terbaik bagi mereka yang sejak empat bulan terakhir tidak lagi bekerja karena perusahaan SBG memutuskan kerja secara sepihak.
 |
| Dubes Maftuh Abegebriel (Berkacamata) |
Saat ini para ekspatriat Indonesia yang belum beruntung ini ditampung di mess Aziziyah sektor 30 di Mekkah.
Dubes Maftuh mengungkapkan seluruh WNI ekspatriat yang ditampung di mess sederhana ini adalah karyawan Binladen yang jumlahnya sekitar 200 orang, belum termasuk di sejumlah mess lain yang jumlah keseluruhannya mencapai 700 orang yang belum dibayar gajinya hingga 3 bulan.
"Bapak, Mas, Adik-adik dan Saudaraku semua, mulai detik ini saya tidak akan menggunakan istilah TKI untuk Saudara- saudara sekalian, istilah ekspatriat akan saya pakai dan akan saya suarakan sebagai upaya mengangkat harkat dan martabat bangsa kita di hadapan bangsa lain, kami dari KBRI akan terus memantau perkembangan dan memberikan informasi untuk penyelesaian persoalan ini," beber Dubes Maftuh saat berbincang santai sambil lesehan bersama WNI korban PHK.
Sebagian besar ekspatriat Indonesia tersebut menginginkan kepastian gaji dan kepulangan mereka ke Indonesia. Hal itu disampaiakan oleh Damami, ketua penghuni mess Aziziyah sektor 30 di Mekkah.
"Rata- rata di sini kami sudah 3 - 4 bulan belum digaji, Pak, kami hanya ingin mendapatkan informasi kejelasan gaji dan kepulangan kami, mohon dari pihak KBRI bisa membantu kami memperoleh informasi tersebut," ujar bapak 52 tahun yang sudah bekerja satu tahun di Saudi Binladen Group.
Solekan yang berasal dari Lamongan dan Yusuf pekerja asal Pati Jawa Tengah juga ingin pulang.
"Kami ingin secepatnya pulang Pak, di sini kami sudah empat bulan tapi belum ada kejelasan gaji dan kepulangan, biar kami juga bisa memberikan kabar kepada keluarga kami di Indonesia," ujarnya.
Menurut Dubes Maftuh, kronologi tidak dibayarnya para pekerja Indonesia tidak bisa lepas dari setelah dijatuhkannya sanksi kepada perusahaan Saudi Binladen Group, selaku kontraktor utama perluasan Masjidil Haram atas insiden jatuhnya crane yang menewaskan ratusan jamaah haji pada September 2015. Pemerintah Arab Saudi menghentikan kerjasama dan pembayaran berbagai proyek pembangunan Binladen dan akibatnya perusahaan raksasa milik keluarga Bin Ladin tersebut mengalami kesulitan keuangan dan melakukan PHK massal terhadap pekerja yang bekerja pada proyek tersebut termasuk, pekerja dari Indonesia.
Upaya penyelesaian telah dilakukan oleh KBRI Riyadh dengan mengirimkan Nota kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk meminta pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus ekspatriat korban PHK tersebut.
Langkah tersebut juga termasuk mengawal dan melakukan pendampingan serta mendorong perusahaan untuk melakukan langkah segera (immediate action) guna memenuhi hak-hak karyawan yang tidak lagi bekerja berupa gaji yang belum dibayarkan dalam beberapa bulan terakhir serta proses pemulangan segera.
"Saya berkomitmen untuk membantu saudara-saudara saya yang kurang beruntung di Arab Saudi ini," kata Dubes yang baru 28 hari menjalankan tugas sebagai Duta Besar RI di Arab Saudi dengan mimik terenyuh.
Setelah selesai dialog selanjutnya Dubes Maftuh turun dari lantai 7 menyusuri tangga menemui warga di setiap lantai bangunan dan ruangan untuk memastikan keadaan mereka, sembari juga memberikan bantuan bahan makanan dan obat-obatan bagi WNI yang bekerja pada perusahaan Saudi Binladen Group yang berada di Aziziyah sektor 30 di Kota Makkah.
Blusukan dan silaturahim Dubes RI dengan ekspatriat Indonesia yang bekerja di sektor konstruksi juga berlanjut di Riyadh. Pada Jumat 15/4/2016, Dubes RI kembali menemui warga dan WNI yang bekerja di Perusahaan Empower dan Unistar di Riyadh yang merupakan anak perusahaan konstruksi Saudi Binladin Group.
Berdasarkan catatan KBRI, sekitar 260 karyawan asal Indonesia saat ini tidak lagi bekerja di perusahaan dan tinggal di mess karyawan menunggu proses pemulangan dan penyelesaian hak-haknya.
Sebelum melantunkan doa penutup dalam pertemuan tersebut, Dubes Maftuh menegaskan bahwa tugas diplomat adalah menjadi pelayan yang baik untuk segenap WNI yang berada di Kerajaan Arab Saudi.
"Inilah yang saya sebut dengan "diplomasiyyah insaniyyah" (Humanitarian Diplomacy) yang menekankan bahwa segala aktivitas diplomatik harus diarahkan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat," pungkasnya