Rapat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dirjen Haji ditolak mentah-mentah oleh Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, Ia menegaskan jika skripsi mahasiswa seperti laporan keuangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag), pastilah mahasiswa yang bersangkutan tidak akan lulus. Apalagi laporan Dirjen ini menyangkut ihwal Keuangan milik Negara. Menurutnya, Laporan keuangan Dirjen Haji haruslah lebih transparan dan mendetail.
“Saya minta rapat tadi distop dulu, tolong diperbaiki, jangan diterima begitu saja, masa anggaran Rp 1,8 triliun laporannya seperti ini hanya 18 lembar dengan 5 lembar kosong tak ada informasinya disitu. Skripsi mahasiswa saja tidak lulus kalau seperti ini, apalagi laporan keuangan negara,” tegas Saleh sewaktu dihubungi di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (7/3).
Demikian juga halnya dengan draft rekomendasi DPR terhadap Dirjen PHU. Menurut Saleh juga harus dibatalkan sampai laporan ini benar-benar layak dibahas dan diterima secara utuh oleh DPR.
“Saya usul, ini jangan diterima sebelum ini lengkap, saya tidak suka dengan laporan seperti ini. Kemana saja uang rakyat itu dipakai, berdosa kita kalau itu tidak kita tanya,” katanya seperti dilansir JPNN.
Saleh yang pernah menjadi ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tersebut menyesalkan anggaran sebesar Rp 1,085 triliun hanya terserap Rp 849 miliar. Mestinya, tambah Saleh. Sisa anggaran yang 200 miliar itu dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan jamaah haji Non APBN. Namun Kementerian Agama tidak mau menggunakan itu bahkan tahun ini juga tidak dianggarkan.
“Bahkan ada catatan blokir pada anggaran revitalisasi asrama haji sampai dengan pertengahan Maret 2015, mengakibatkan tidak dapat dicairkannya anggaran dalam kurun waktu tersebut. Berdasarkan temuan Kunjungan kerja Komisi VIII ke berbagai daerah, proyek revitalisasi asrama haji sampai saat ini belum dikerjakan, jadi akan berpotensi tidak akan terlaksana juga pada tahun ini,” ujarnya.
Saleh menjelaskan, ada beberapa pekerjaan lelang yang diulang. “Ini bukti Kementerian Agama tidak serius untuk melaksanakan proses lelang sehingga anggaran tidak terserap,” pungkasnya.
“Saya minta rapat tadi distop dulu, tolong diperbaiki, jangan diterima begitu saja, masa anggaran Rp 1,8 triliun laporannya seperti ini hanya 18 lembar dengan 5 lembar kosong tak ada informasinya disitu. Skripsi mahasiswa saja tidak lulus kalau seperti ini, apalagi laporan keuangan negara,” tegas Saleh sewaktu dihubungi di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (7/3).
Demikian juga halnya dengan draft rekomendasi DPR terhadap Dirjen PHU. Menurut Saleh juga harus dibatalkan sampai laporan ini benar-benar layak dibahas dan diterima secara utuh oleh DPR.
“Saya usul, ini jangan diterima sebelum ini lengkap, saya tidak suka dengan laporan seperti ini. Kemana saja uang rakyat itu dipakai, berdosa kita kalau itu tidak kita tanya,” katanya seperti dilansir JPNN.
Saleh yang pernah menjadi ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tersebut menyesalkan anggaran sebesar Rp 1,085 triliun hanya terserap Rp 849 miliar. Mestinya, tambah Saleh. Sisa anggaran yang 200 miliar itu dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan jamaah haji Non APBN. Namun Kementerian Agama tidak mau menggunakan itu bahkan tahun ini juga tidak dianggarkan.
“Bahkan ada catatan blokir pada anggaran revitalisasi asrama haji sampai dengan pertengahan Maret 2015, mengakibatkan tidak dapat dicairkannya anggaran dalam kurun waktu tersebut. Berdasarkan temuan Kunjungan kerja Komisi VIII ke berbagai daerah, proyek revitalisasi asrama haji sampai saat ini belum dikerjakan, jadi akan berpotensi tidak akan terlaksana juga pada tahun ini,” ujarnya.
Saleh menjelaskan, ada beberapa pekerjaan lelang yang diulang. “Ini bukti Kementerian Agama tidak serius untuk melaksanakan proses lelang sehingga anggaran tidak terserap,” pungkasnya.