Berita Haji - Kaatib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf mengkritik langkah pemerintah Indonesia yang meminta penambahan kuota haji kepada pemerintah Arab Saudi. Menurut Yahya, keselamatan ibadah haji lebih penting dibanding jumlah jemaah yang beribadah haji.
"Enggak usah minta nambah kuota, paling hanya nambah volume penyelenggaraannya saja. Jauh lebih penting menjamin keselamatan jemaah," kata Yahya dalam sebuah diskusi di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2015).
Yahya menjelaskan, ibadah haji menjadi wajib untuk umat Islam saat telah merasa mampu dan terjamin keselamatannya. Jaminan keselamatan itu bukan hanya fisik, tetapi juga mencakup pada kecukupan ekonomi.
Mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini mengritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkunjung ke Arab Saudi untuk meminta kuota tambahan jemaah haji. Seharusnya Jokowi berani memangkas kuota haji untuk dilakukan pembenahan.
"Enggak usah minta-minta nambah kuota jemaah haji, untuk apa? Jauh lebih penting itu presiden menjamin keselamatan jemaah haji, sekarang berangkat haji itu penuh resiko tidak ada yang menjamin," kritik Yahya.
Yahya menyampaikan kritik ini berkaitan dengan tragedi yang menimpa jemaah haji di Mina. Seribuan orang dari berbagai negara tewas dalam musibah itu. Adapun WNI yang menjadi korban tewas sudah mencapai 91 orang.
Pemerintah Saudi telah memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo mengenai tambahan kuota 20.000 jamaah haji Indonesia untuk musim haji 2016. Tahun ini, kuota haji Indonesia sekitar 160.000 jamaah.
Yahya mengusulkan, sebaiknya dilakukan evaluasi terkait kuota jemaah haji khususnya oleh pemerintah Saudi. Ia mendorong agar jumlah kuota jemaah haji dipangkas sampai pemerintah Saudi menjamin keselamatan para jemaah.
"Tidak perlu rebutan. Kalau tidak dapat kuota, ya antre. Jangan ngoyo, kalau keduluan (meninggal dunia), ya sudah, itu enggak dosa," ujarnya.
Yahya mengungkapkan, dirinya menyayangkan jika permintaan penambahan kuota haji dipenuhi oleh pemerintah Saudi karena alasan ekonomi. Bagi Yahya, ibadah haji tidak dapat dicampuradukkan dengan potensi sumber pemasukan untuk Arab Saudi.
"Ibadah haji tidak dijadikan sebagai sumber ekonomi. Kita tuntut Saudi untuk hapus interest ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji," pungkas Yahya.
"Enggak usah minta nambah kuota, paling hanya nambah volume penyelenggaraannya saja. Jauh lebih penting menjamin keselamatan jemaah," kata Yahya dalam sebuah diskusi di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2015).
Yahya menjelaskan, ibadah haji menjadi wajib untuk umat Islam saat telah merasa mampu dan terjamin keselamatannya. Jaminan keselamatan itu bukan hanya fisik, tetapi juga mencakup pada kecukupan ekonomi.
Mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini mengritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkunjung ke Arab Saudi untuk meminta kuota tambahan jemaah haji. Seharusnya Jokowi berani memangkas kuota haji untuk dilakukan pembenahan.
"Enggak usah minta-minta nambah kuota jemaah haji, untuk apa? Jauh lebih penting itu presiden menjamin keselamatan jemaah haji, sekarang berangkat haji itu penuh resiko tidak ada yang menjamin," kritik Yahya.
Yahya menyampaikan kritik ini berkaitan dengan tragedi yang menimpa jemaah haji di Mina. Seribuan orang dari berbagai negara tewas dalam musibah itu. Adapun WNI yang menjadi korban tewas sudah mencapai 91 orang.
Pemerintah Saudi telah memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo mengenai tambahan kuota 20.000 jamaah haji Indonesia untuk musim haji 2016. Tahun ini, kuota haji Indonesia sekitar 160.000 jamaah.
Yahya mengusulkan, sebaiknya dilakukan evaluasi terkait kuota jemaah haji khususnya oleh pemerintah Saudi. Ia mendorong agar jumlah kuota jemaah haji dipangkas sampai pemerintah Saudi menjamin keselamatan para jemaah.
"Tidak perlu rebutan. Kalau tidak dapat kuota, ya antre. Jangan ngoyo, kalau keduluan (meninggal dunia), ya sudah, itu enggak dosa," ujarnya.
Yahya mengungkapkan, dirinya menyayangkan jika permintaan penambahan kuota haji dipenuhi oleh pemerintah Saudi karena alasan ekonomi. Bagi Yahya, ibadah haji tidak dapat dicampuradukkan dengan potensi sumber pemasukan untuk Arab Saudi.
"Ibadah haji tidak dijadikan sebagai sumber ekonomi. Kita tuntut Saudi untuk hapus interest ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji," pungkas Yahya.