Muktamar NU Ke 33 Jombang - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menuding Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin telah ikut "bermain" di arena Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur. Menurut Wakil Ketua GP Anshor, Yaqut Cholil Qoumas, ada upaya yang dilakukan Lukman untuk mengintervensi muktamar NU demi memuluskan nama tertentu untuk memimpin organisasi kaum nahdliyin itu.
"Ansor mencermati bahwa Menteri Agama bertindak melampaui kewenangannya dengan terkesan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat pimpinan PBNU melalui kanwil kemenag di beberapa propinsi," ujar Yaqut melalui siaran pers ke media, Rabu (5/8) malam.
Yaqut menuturkan, upaya Lukman untuk mendukung figur tertentu agar terpilih menjadi pemimpin PBNU itu terlihat dari pengerahan pejabat Kementerian Agama, termasuk para kepala kantor wilayah (kakanwil) di daerah. “Pengerahan itu sudah sistemik dan massif. Dari direktur sampai kepala kantor wilayah kabupaten,” papar Yaqut.
Muktamar adalah forum musyawarah tertinggi NU sebagai organisasi yang dibentuk oleh para alim ulama berhaluan Islam ahlu sunnah wal jama'ah (Aswaja). Terkait dengan dinamika yang terjadi di Muktamar, Ansor memandang ada upaya intervensi yang dilakukan oleh pihak luar untuk mempengaruhi muktamirin.
"Ansor mencermati bahwa Menteri Agama bertindak melampaui kewenangannya dengan terkesan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat pimpinan PBNU melalui kanwil kemenag di beberapa propinsi," ujarnya.
Oleh karena itu, GP Ansor mendesak Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin.
"Ansor berharap pihak-pihak di luar NU menghormati semua proses yang terjadi dalam Muktamar dengan tidak melakukan intervensi terhadap muktamirin," tegasnya.
"Ansor mencermati bahwa Menteri Agama bertindak melampaui kewenangannya dengan terkesan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat pimpinan PBNU melalui kanwil kemenag di beberapa propinsi," ujar Yaqut melalui siaran pers ke media, Rabu (5/8) malam.
Yaqut menuturkan, upaya Lukman untuk mendukung figur tertentu agar terpilih menjadi pemimpin PBNU itu terlihat dari pengerahan pejabat Kementerian Agama, termasuk para kepala kantor wilayah (kakanwil) di daerah. “Pengerahan itu sudah sistemik dan massif. Dari direktur sampai kepala kantor wilayah kabupaten,” papar Yaqut.
Muktamar adalah forum musyawarah tertinggi NU sebagai organisasi yang dibentuk oleh para alim ulama berhaluan Islam ahlu sunnah wal jama'ah (Aswaja). Terkait dengan dinamika yang terjadi di Muktamar, Ansor memandang ada upaya intervensi yang dilakukan oleh pihak luar untuk mempengaruhi muktamirin.
Baca Juga: Muktamar NU Tak Fair, Kubu Gus Sholah Ancam Polisikan Panitia
"Ansor mencermati bahwa Menteri Agama bertindak melampaui kewenangannya dengan terkesan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat pimpinan PBNU melalui kanwil kemenag di beberapa propinsi," ujarnya.
Oleh karena itu, GP Ansor mendesak Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin.
"Ansor berharap pihak-pihak di luar NU menghormati semua proses yang terjadi dalam Muktamar dengan tidak melakukan intervensi terhadap muktamirin," tegasnya.