Salah satu korban penipuan First Travel, Sarah, menyampaikan aspirasinya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).
Wanita asal Kudus itu memohon agar pemerintah mau menggelontorkan satu persen dari dana haji untuk menyelamatkan nasib 62.000 korban First Travel.
"Kemarin ada dana haji yang Rp 100 triliun, diambil satu persen untuk menyelamatkan jamaah First Travel bisa enggak?" tanya Sarah, saat audiensi dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Jakarta, Jumat (18/8/2017).
Menurut Sarah, usulannya tersebut rasional mengingat kejadian First Travel dengan korban mencapai 62.000 calon jamaah ini sudah melebihi bencana nasional.
Ia tak lagi memercayai keterangan manajemen First Travel yang tak bisa dipegang ucapannya.
Awalnya, First Travel mengklaim calon jamaah yang urung diberangkatkan sebanyak 35.000 orang.
Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, ternyata terdapat 62.000 orang calon jamaah umrah yang belum diberangkatkan.
"62.000 orang. Kalau saldo di rekeningnya tinggal Rp 1,5 juta, kami mau minta siapa? Mau jual tas 'Kremes'-nya Annisa?" kata Sarah disambut geger para audiens yang ada di ruangan.
Berdasarkan audit tahun 2016, dana haji tercatat sebesar Rp 95,2 triliun.
Badan Pengelola Keuangan Haji memperkirakan, pada akhir tahun ini, angkanya bakal mencapai Rp 100 triliun.
Selain usulan tersebut, Sarah juga menanyakan apakah uang pendaftaran yang dibayarkan calon jemaah ke First Travel sudah disetor ke Kementerian Agama.
Menurut Sarah, seharusnys ada bank guarantee (jaminan) seperti asuransi perjalanan.
"Kalau sudah setor Kemenag, apakah uang kami di First Travel ini ada asuransinya? Ada garansinya? Karena harapan kami remeh-temeh kok, berangkat atau refund," ujar Sarah.
Rencananya, Sarah akan menjalani ibadah umrah bersama keluarganya yang berjumlah empat orang. Dia sudah menyetorkan uang sebesar Rp 70 juta.
Korban lain penipuan First Travel, Diah Rosmiati menangis ketika menceritakan bagaimana dirinya kerap dijanjikan berangkat umrah, namun tak kunjung berangkat. Anehnya, dia malah sering dimintai sejumlah uang untuk tambahan biaya dengan berbagai alasan. Dia diminta tambahan uang Rp2 juta.
"Saya tanya waktu itu kenapa harus bayar lagi? Waktu itu saya lemas sekali," kata Diah di Gedung DPR, Jumat, 18 Agustus 2017.
Dia mengaku beberapa kali membayar biaya yang diminta, namun janji diberangkatkan tak pernah ditepati pihak First Travel. Dia juga sempat mendatangi Kementerian Agama.
"Pada waktu saya ke Kemenag, saya hanya mohon ke Kemenag, berangkatkan kami pak," ujar Diah.
Sementara anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP, Mukhlisin yang turut menerima para korban, meminta kepada pemerintah, khususnya Kemenag untuk tidak lepas tanggung jawab atas permasalahan First Travel. Menurut dia, meskipun izin First Travel sudah dicabut namun pemerintah harus tetap menjamin pembekuan tak merugikan calon jemaah yang telah membayar ongkos umrah.
"Fraksi PPP mengimbau pemerintah untuk memanggil para pihak dalam rangka mencari solusi terbaik bagi jemaah yang menjadi korban, terutama terkait dengan kemungkinan keberangkatan ibadah umrah mereka dialihkan kepada PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)," kata dia.
Mukhlisin yang juga pernah menjadi mukimin di Mekkah ini menegaskan akan turut membantu mencari solusi yang terbaik untuk para korban penipuan First Travel.
"Saya ditugaskan untuk menerima keluhan-keluhan korban First Travel ini. Mudah-mudahan kita akan carikan solusi yang terbaik karna ibarat korban ini kan sudah terlalu banyak," ujar Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP Mukhlisin.
Namun demikian, pihaknya belum dapat menjanjikan bentuk solusi seperti apa yang akan didapat para korban tersebut. Mukhlisin hanya berharap solusi dapat memenuhi harapan para calon jamaah yakni agar tetap berangkat ke Tanah Suci Makkah.
"Kita akan mencarikan solusi bersama ini kan baru nampung, kita akan adakan pleno fraksi, akan dicarikan solusi yang terbaik dengan Kementerian Agama atau Pemerintah," ujar Mukhlisin.
Anggota Komisi VIII DPR bidang agama Achmad Mustakim mengatakan aspirasi para korban First Travel hari ini juga akan disampaikan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Mustakim yang juga menjadi anggota pengawasan haji, berjanji akan menjembatani hasil pengaduan tersebut.
"Saya sebetulnya sudah ungkapkan bahwa saya sama pengawas haji tahun ini sehingga saya ada dua tiga kali pertemuan resmi dengan Kemenag dan Menag lukman di Mekkah dan Madinah makanya saya akan mencoba menjembatani hasil pertemuan ini," ungkapnya.
Ia juga berjanji dalam waktu dekat akan ada komunikasi informal dengan menteri dari PPP itu berkaitan hal tersebut. "Tapi nanti kayak apa setelah pulang dari pengawasan haji kita tata ulang dengan fraksi, kalau memungkinkan untuk dimediasi pertemuan seperti permintaan (jamaah) ya kenapa tidak, mudah-mudahan," ungkapnya.
Wanita asal Kudus itu memohon agar pemerintah mau menggelontorkan satu persen dari dana haji untuk menyelamatkan nasib 62.000 korban First Travel.
 |
| Ratusan korban penyelenggara perjalanan ibadah umrah First Travel mengadu ke Fraksi PPP DPR-RI, di Jakarta, Jumat (18/8/2017) |
"Kemarin ada dana haji yang Rp 100 triliun, diambil satu persen untuk menyelamatkan jamaah First Travel bisa enggak?" tanya Sarah, saat audiensi dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Jakarta, Jumat (18/8/2017).
Menurut Sarah, usulannya tersebut rasional mengingat kejadian First Travel dengan korban mencapai 62.000 calon jamaah ini sudah melebihi bencana nasional.
Ia tak lagi memercayai keterangan manajemen First Travel yang tak bisa dipegang ucapannya.
Awalnya, First Travel mengklaim calon jamaah yang urung diberangkatkan sebanyak 35.000 orang.
Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, ternyata terdapat 62.000 orang calon jamaah umrah yang belum diberangkatkan.
"62.000 orang. Kalau saldo di rekeningnya tinggal Rp 1,5 juta, kami mau minta siapa? Mau jual tas 'Kremes'-nya Annisa?" kata Sarah disambut geger para audiens yang ada di ruangan.
Berdasarkan audit tahun 2016, dana haji tercatat sebesar Rp 95,2 triliun.
Badan Pengelola Keuangan Haji memperkirakan, pada akhir tahun ini, angkanya bakal mencapai Rp 100 triliun.
Selain usulan tersebut, Sarah juga menanyakan apakah uang pendaftaran yang dibayarkan calon jemaah ke First Travel sudah disetor ke Kementerian Agama.
Menurut Sarah, seharusnys ada bank guarantee (jaminan) seperti asuransi perjalanan.
"Kalau sudah setor Kemenag, apakah uang kami di First Travel ini ada asuransinya? Ada garansinya? Karena harapan kami remeh-temeh kok, berangkat atau refund," ujar Sarah.
Rencananya, Sarah akan menjalani ibadah umrah bersama keluarganya yang berjumlah empat orang. Dia sudah menyetorkan uang sebesar Rp 70 juta.
Korban lain penipuan First Travel, Diah Rosmiati menangis ketika menceritakan bagaimana dirinya kerap dijanjikan berangkat umrah, namun tak kunjung berangkat. Anehnya, dia malah sering dimintai sejumlah uang untuk tambahan biaya dengan berbagai alasan. Dia diminta tambahan uang Rp2 juta.
"Saya tanya waktu itu kenapa harus bayar lagi? Waktu itu saya lemas sekali," kata Diah di Gedung DPR, Jumat, 18 Agustus 2017.
Dia mengaku beberapa kali membayar biaya yang diminta, namun janji diberangkatkan tak pernah ditepati pihak First Travel. Dia juga sempat mendatangi Kementerian Agama.
"Pada waktu saya ke Kemenag, saya hanya mohon ke Kemenag, berangkatkan kami pak," ujar Diah.
Sementara anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP, Mukhlisin yang turut menerima para korban, meminta kepada pemerintah, khususnya Kemenag untuk tidak lepas tanggung jawab atas permasalahan First Travel. Menurut dia, meskipun izin First Travel sudah dicabut namun pemerintah harus tetap menjamin pembekuan tak merugikan calon jemaah yang telah membayar ongkos umrah.
"Fraksi PPP mengimbau pemerintah untuk memanggil para pihak dalam rangka mencari solusi terbaik bagi jemaah yang menjadi korban, terutama terkait dengan kemungkinan keberangkatan ibadah umrah mereka dialihkan kepada PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)," kata dia.
Mukhlisin yang juga pernah menjadi mukimin di Mekkah ini menegaskan akan turut membantu mencari solusi yang terbaik untuk para korban penipuan First Travel.
 |
| Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP, Mukhlisin (berpeci) saat menerima perwakilan korban penipuan umrah First Travel yang mengadukan nasibnya kepada perwakilan anggota dewan di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8). |
"Saya ditugaskan untuk menerima keluhan-keluhan korban First Travel ini. Mudah-mudahan kita akan carikan solusi yang terbaik karna ibarat korban ini kan sudah terlalu banyak," ujar Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP Mukhlisin.
Namun demikian, pihaknya belum dapat menjanjikan bentuk solusi seperti apa yang akan didapat para korban tersebut. Mukhlisin hanya berharap solusi dapat memenuhi harapan para calon jamaah yakni agar tetap berangkat ke Tanah Suci Makkah.
"Kita akan mencarikan solusi bersama ini kan baru nampung, kita akan adakan pleno fraksi, akan dicarikan solusi yang terbaik dengan Kementerian Agama atau Pemerintah," ujar Mukhlisin.
Anggota Komisi VIII DPR bidang agama Achmad Mustakim mengatakan aspirasi para korban First Travel hari ini juga akan disampaikan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Mustakim yang juga menjadi anggota pengawasan haji, berjanji akan menjembatani hasil pengaduan tersebut.
"Saya sebetulnya sudah ungkapkan bahwa saya sama pengawas haji tahun ini sehingga saya ada dua tiga kali pertemuan resmi dengan Kemenag dan Menag lukman di Mekkah dan Madinah makanya saya akan mencoba menjembatani hasil pertemuan ini," ungkapnya.
Ia juga berjanji dalam waktu dekat akan ada komunikasi informal dengan menteri dari PPP itu berkaitan hal tersebut. "Tapi nanti kayak apa setelah pulang dari pengawasan haji kita tata ulang dengan fraksi, kalau memungkinkan untuk dimediasi pertemuan seperti permintaan (jamaah) ya kenapa tidak, mudah-mudahan," ungkapnya.