Setelah KabarMakkah.Com membagikan informasi tentang Santri Mekkah Yang Berani Membuka Kedok Tokoh Liberal NU maka tiba saatnya sekarang bagi pembaca untuk mengetahui apa isi buku Membuka Kedok Tokoh Liberal NU tersebut.
Sebagai pengetahuan. Buku ini dikarang oleh salah satu putra kyai tersohor dari rembang KH. Maimoen Zubair dan akrab dipanggil dengan nama Gus Najih. berikut sebagian petikan yang saya ambil dari muqoddimah buku Membuka Kedok Tokoh Liberal NU tersebut.
Agaknya terlalu banyak jika saya harus mengutip semua isi buku tersebut disini, untuk lebih lanjut membaca buku Membuka Kedok Tokoh Liberal NU silahkan download dibawah ini.
Sebagai pengetahuan. Buku ini dikarang oleh salah satu putra kyai tersohor dari rembang KH. Maimoen Zubair dan akrab dipanggil dengan nama Gus Najih. berikut sebagian petikan yang saya ambil dari muqoddimah buku Membuka Kedok Tokoh Liberal NU tersebut.
 |
| Download Buku Membuka Kedok Tokoh Liberal NU |
Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M, sebagai organisasi tertua dan terbesar di dunia yang memiliki masa puluhan juta umat. Dalam perjalanannya bukan berarti tidak mengalami berbagai problematika. Problem-problem yang terjadi di tubuh NU cukup beragam. Ada yang memang sudah warisan dari orang-orang terdahulu, yang banyak orang tidak berusaha untuk memahami dan mempelajarinya, ada juga problem-problem tersebut muncul dari kalangan eksternal ataupun dari kalangan internal NU itu sendiri. Mulai dari sulitnya menertibkan pengaturan secara organisatoris dan administratif sampai kepada usulan mengulang kembali makna "Nahdhoh", mengkritisi Qonun Asasi warisan Syaikh Hasyim Asy'ari serta menghapus dua madzhab Abu Hasan al-Asy‟ari dan Abu Mansur al-Maturidi serta Madzahibul Fuqaha‟ al-Arba'ah.
Selanjutnya, sejumlah perubahan besar terjadi di kalangan NU. Perubahan-perubahan tersebut dimotori oleh gerakan kalangan muda NU yang mempunyai latar belakang pendidikan campuran: pesantren dan pendidikan modern. Mereka seakan-akan menjadi counter part kalangan ulama tradisional dalam mendinamisasi NU. Perubahan itu tidak hanya menyangkut organisasional, bahkan sudah mempertanyakan pola yang selama ini dianggap baku. Sistem bermadzhab contohnya, terus-menerus dikritisi oleh kaum pemikir modern yang datang dari kalangan NU sendiri.
Untuk menindak lanjuti keputusan Khitthah NU 1926 di Situbondo, NU membentuk organisasi yang bernama Lakpesdam (Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), sebuah organisasi sayap NU yang bertujuan mengimplementasikan Syu'un Ijtima'iyah dalam praktik nyata. Desain awal Lakpesdam sebetulnya menyerupai LSM dimana aktivitasnya ditujukan terhadap pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pertanian, tambak udang, dan sejenisnya. Lakpesdam pun tidak tanggung-tanggung menjalin hubungan dengan lembaga donor milik kafirin, Asia Fondation.
Begitu juga liberalisasi politik yang terjadi pada masa reformasi, langsung dimanfaatkan oleh Gus Dur untuk membangun sebuah kekuatan partai politik yaitu PKB. Kendati tidak resmi menyatakan diri sebagai partai NU. Tidak dapat dipungkiri, pada awalnya, PKB adalah partai resmi NU dimana pembentukannya PBNU turut aktif membidaninya. Kegagalan Gus Dur mempertahankan kursi kepresidenan dan gagalnya Hasyim Muzadi menjadi wakil presiden berpasangan dengan Megawati, tampaknya membuat perpolitikan NU mulai mendera.
Keputusan kembali ke Khitthah 1926 tidak hanya memutar bandul politik NU. Dampak lain yang perlu mendapat perhatian adalah liberalisasi dan sekularisasi pemikiran keagamaan yang telah ditanamkan oleh Gus Dur.
Sebagai contoh, dalam sebuah seminar tentang Islam dan politik di Indonesia, di Cornel University, 12 April 1992, Gus Dur mengatakan bahwa NU akan selalu menghindari formalisasi ajaran Islam di dalam peraturan perundang-undangan Negara. Menurutnya, setiap upaya untuk menformalkan ajaran Islam ke dalam perundang-undangan negara akan bersifat diskriminatif terhadap kelompok lain. Contohnya adalah gagasan tentang undang-undang zakat yang memungkinkan warga negara Islam memperoleh potongan pajak atas sejumlah zakat yang telah dibayarkan. "Kalau orang Islam boleh mendapat potongan, bagaimana dengan penganut agama selain Islam?" Kata Gus Dur sambil menambahkan "Dalam suatu negara harus hanya ada satu hukum yang tidak membedakan agama, ras dan keyakinan politik rakyatnya".
Gagasan Gus Dur semacam itulah yang menurut sejumlah tokoh NU sebagai salah satu contoh sekularisme yang dikembangkan di tubuh NU. Anwar A. Dulmanan, koordinator Forum Generasi Muda NU, mengatakan, "saat ini telah terjadi sekularisme ditubuh NU, buktinya banyak kalangan NU, terutama kalangan mudanya yang dengan tegas menolak agama dijadikan sebagai landasan politik dan dengan tegas menghendaki tatanan politik sekuler. Salah satu alasannya adalah akan terjadinya diskriminasi terhadap kelompok non-Islam dan menjadikannya sebagai warga negara kelas dua. Ini akan mengancam kesatuan Negara."
Penyebaran sekularisme di tubuh NU inilah yang tampaknya dikawatirkan oleh KH. Yusuf Hasyim, paman Gus Dur. Praktek do'a bersama sejumlah penganut agama. Masuknya Gus Dur sebagai pengurus di beberapa organisasi Yahudi. Juga langkah politik Gus Dur dalam mendukung Mega dan kelompok Nasionalis-Sekuler. Tak heran jika mendapat sorotan tajam dari kalangan ulama NU. "Warga NU harus bersikap kritis terhadap langkah politik Gus Dur tersebut, baik itu berupa taktik sesaat apalagi kalau bersifat pemikiran konseptual yang mendasar," kata Sholahuddin Wahid.
Gus Sholah mengatakan, "Mega dan kelompok Nasionalis-Sekuler secara konsisten menolak masuknya Syari'at Islam ke dalam legislasi nasional. Tahun 1973 kelompok Nasionalis-Sekuler mengajukan rancangan Undang-undang Perkawinan yang ditolak keras oleh umat Islam, termasuk NU. Tahun 1989 kelompok ini juga menentang rancangan Undang-undang Peradilan Agama dan Rancangan Undang-undang Pendidikan Nasional.
Selanjutnya Gus Sholah mengatakan, “Pemikiran politik Gus Dur didasarkan pada visi politik yang demokratis, sekuler dan nasionalis. Bahkan sudah ada komitmen antara Gus Dur dengan kelompok Nasionalis-Sekuler dan ABRI untuk menjadikan Indonesia sebagai masyarakat sekuler. Padahal sebelumnya, Gus Dur belum menentang legislasi ajaran Islam. Pada Agustus 1975 Gus Dur menulis sebuah artikel di Majalah Prisma dengan judul "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan".
Kritik terhadap sekularisme Gus Dur juga dikemukakan oleh Gus Ishom Hadzik, pengasuh pondok pesantren Tebuireng Jombang.
Ia mengatakan, "Kecemasan Gus Dur bahwa dukungan terhadap partai agama bakal melahirkan formalisasi ajaran agama dan mengancam integrasi nasional, sebetulnya amat berlebihan, aneh tapi nyata. Sementara fenomena Islamfobia sedikit banyak sudah lenyap dari pikiran tokoh Nasionalis-Sekuler, Gus Dur justru masih menyimpan kecurigaan".
Begitu juga penyebaran paham Pluralisme yang diusung Gus Dur sudah menyebar dan menjadi kegiatan keagamaan di kalangan umat Islam, dengan dalih ukhuwah, toleransi dan sosial kemasyarakatan.
Dampak Pluralisme adalah pendangkalan aqidah. Di negeri ini, doa bersama lintas agama yang melibatkan tokoh-tokoh NU bukan pemandangan asing lagi. Baru-baru ini acara serupa diselenggarakan di Sidoarjo yang melibatkan seorang tokoh NU, Hasyim Muzadi. Acara yang diberi tema "Forum Silaturahmi Nasional Lintas Agama" itu dihelat di GOR Sidoarjo pada hari Jum‟at, 22 Januari 2010. Acara yang dihadiri oleh menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Gubernur Jatim Soekarwo itu dalam rangka mendo‟akan Gus Dur. Sebelumnya dia juga pernah hadir pada acara do'a bersama di Surabaya, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1998, bertepatan dengan HUT RI ke-53, dan hadir di acara tersebut Pendeta Wismo (Kristen), Romo Kurdo (Katolik), Parisada Hindu Indonesia (Hindu), dan Bingki Irawan (Konghucu).
Keterlibatan PBNU di bawah Ro'is Aam KH. Sahal Mahfudz dan Ketua Umumnya, KH. Hasyim Muzadi sebagai penyelenggara kegiatan do'a bersama antar umat beragama juga pernah terjadi. Acara do'a bersama lintas agama yang bertema "Indonesia Berdo'a" di Jakarta 6 Agustus 2000 itu pun menuai protes di kalangan ulama-ulama NU. Para ulama NU prihatin terhadap elit NU yang sudah tidak lagi menghiraukan ayat-ayat Allah dan peringatan dari Nabi Muhammad. Sebagai pengurus PBNU, mestinya mereka tahu bahwa pada Muktamar NU ke-30 di Kediri telah memutuskan tentang keharaman melakukan kegiatan do'a bersama lintas agama.
Begitu juga adanya pendirian tiga gereja ilegal di Pandaan Pasuruan yang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tiga gereja tersebut dipermasalahkan oleh warga setempat, bahkan keberadaannya yang ilegal sangat meresahkan masyarakat. Karena sebelumnya, sudah ada dua gereja resmi, sehingga masyarakat pun mengirim surat protes kepada pihak pemerintah daerah Pasuruan, namun pemerintah kesannya diam tanpa ada tanggapan. Yang menjadi keheranan masyarakat Pandaan adalah apa yang dilakukan KH. Hasyim Muzadi selaku Ketua Tanfidziyah PBNU, yang tiba-tiba mendatangi tempat ibadah umat Kristiani yang jumlahnya hanya lima orang tersebut dalam rangka memberi dukungan keberadaan gereja ilegal tersebut sekaligus meresmikannya tanpa adanya konfirmasi sebelumnya dengan masyarakat setempat. Berita pembelaan Ketua Tanfidziyah PBNU ini sempat dirilis oleh Koran Radar Bromo.
Kerjasama antara PBNU dengan Syi'ah juga pernah terjadi dalam acara Konferensi Ulama Sunni-Syi'ah pada hari Selasa-Rabu 3-4 April 2007 di Bogor. Acara yang diprakarsai oleh NU serta didukung oleh Muhammadiyah dan Pemerintah itu dalam rangka meredam konflik yang berkepanjangan antara Sunni-Syi'ah di Irak dan pentingnya menggagalkan upaya musuh dalam memecah belah muslimin.
Sebagaimana komentar Kyai Hasyim bahwa pernyataan Syaikh Yusuf Qardlawi saat kunjungannya ke Indonesia Januari 2007, bahwa kaum Syi'ah Irak telah membantai kaum Sunni di Irak, dan juga pernyataan beliau bahwa Al-Qur'an yang ada di Iran telah mengalami distorsi (tahrif). Ungkapan Syaikh Yusuf Qardlawi saat Muktamar Doha, Qatar pada bulan Januari 2007, menurut kyai Hasyim adalah pernyataan yang provokatif.
Terselenggaranya konferensi tersebut sebagai implementasi dari pernyataan presiden SBY saat menjamu presiden Goerge Bush dalam kunjungannya di Bogor. Menurutnya masalah Irak bukan hanya tanggung jawab AS tapi juga menjadi tanggungjawab dunia.
Acara serupa juga pernah diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta, 1921 Desember 2009. Acara yang bertema "Konferensi Persaudaraan Muslim Dunia" ini menurut Hasyim merupakan bentuk kerjasama antara PBNU dengan At-Taqrib Baina Madzahib Al-Islamiyyah yang berpusat di Iran dan beraliran Syi'ah. Di hadapan PWNU seluruh Indonesia cak Hasyim mengatakan bahwa konferensi yang sedang berlangsung merupakan bagian dari kegiatan International Conference Of Islamic Scholars (ICIS) pra-Muktamar NU yang ke-32. Selanjutnya cak Hasyim yang juga selaku presiden ICIS mengatakan, "Kalau kita kerjasama dengan kelompok Syi'ah, bukan berarti kita menjadi Syi'ah. Paling tidak dengan mengadakan pertemuan dengan Syi'ah, kita bisa mengetahui apa yang mereka mau, dan posisi kita setara, kita tidak berada di bawah."
Tidak heran, jika banyak kalangan yang menuduh Kyai Hasyim telah menyeberang ke Syi'ah karena seringnya cak Hasyim membela kelompok Syi'ah dengan sering mengunjungi kaum Syi'ah di Irak dan Iran. "Saya ke Irak dan Iran bukan untuk membela Syi'ah, saya tidak membela Syi'ah sebagai ajaran, tapi saya membela Syi'ah sebagai masyarakat yang terjajah", kata cak Hasyim saat menghadiri peringatan seratus hari wafatnya KH. Yusuf Hasyim. Dirinya menemui kelompok Sunny-Syi'ah justru untuk mendamaikan mereka, kilahnya.
Kyai Hasyim Muzadi telah melakukan kebohongan besar, justru kelompok Sunni di Irak-lah yang dijajah dan dihabisi oleh kelompok Syi'ah dengan kejam dan sadis, begitu juga kelompok Sunni di Iran, dijajah dan dihilangkan seakan-akan yang ada hanya kelompok Syi'ah.
Agaknya terlalu banyak jika saya harus mengutip semua isi buku tersebut disini, untuk lebih lanjut membaca buku Membuka Kedok Tokoh Liberal NU silahkan download dibawah ini.
Download
Jika ingin membaca buku tersebut secara online lewat slideshare silahkan buka Membuka Kedok Tokoh Liberal NU